Guru yang Belum Divaksin Harus Ada Pemetaannya
Rep: Inas Widyanuratikah/ Red: Andi Nur Aminah
Sejumlah guru dan tenaga pendidik menunggu giliran untuk menjalani pemeriksaan kesehatan sebelum disuntik vaksin Covid-19 (ilustrasi) | Foto: REPUBLIKA/ABDAN SYAKURA
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) menilai penting bagi pemerintah untuk melakukan pemetaan sekolah dan daerah mana yang belum divaksin. Melalui pemetaan ini, pemerintah diharapkan tidak gegabah untuk membuka sekolah.
"Sebab, risikonya adalah keselamatan dan kesehatan warga satuan pendidikan dan keluarga mereka. Jika guru dan tenaga pendidik belum divaksin, jangan coba-coba berani membuka sekolah," kata Kabid Advokasi P2G, Iman Z Haeri, Jumat (4/6).
Setelah dilakukan pemetaan, pemerintah daerah wajib melakukan verifikasi dalam rangka asesmen kesiapan sekolah dibuka. Menurut Iman, melalui asesmen dan observasi, kesiapan sekolah lebih terdata dengan valid.
Sementara itu, bagi sekolah yang belum siap dari segi fasilitas sarana prasarananya, maka kepala sekolah dibantu pengawas dari pemerintah daerah segera memenuhi pendukung prokes. Selanjutnya, sambil mengakselerasi vaksinasi guru dan kesiapan fasilitas proks di sekolah, P2G mendesak pemerintah untuk memberikan pelatihan blended learning untuk guru. Blended learning adalah gabungan antara pembelajaran daring dan luring.
P2G juga berharap, sekolah yang dibuka nantinya hanya berlaku bagi guru-guru yang sudah divaksinasi dan diberikan asesmen kelayakan oleh pemerintah daerah untuk memulai PTM. Sedangkan sekolah yang belum siap, maka opsi perpanjangan pembelajaran jarak jauh (PJJ) adalah yang terbaik.
Sebelumnya, Kemendikbudristek mendorong agar PTM di seluruh sekolah sudah bisa menjadi pilihan pada tahun ajaran baru pada Juli 2021. Saat ini, pemerintah masih berupaya menyelesaikan vaksinasi kepada lima juta guru. Sejauh ini, baru sekitar satu juta guru yang sudah divaksinasi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
