Kepuasan Publik ke Pemkot/Pemkab Lebih Tinggi dari Pusat
Rep: Mimi Kartika/ Red: Ratna Puspita
Hasil survei Indikator Politik Indonesia menunjukkan, kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah kabupaten (pemkab)/pemerintah kota (pemkot) lebih tinggi (62,7 persen) dibandingkan pemerintah pusat (56,2 persen) maupun pemerintah provinsi (60,7 persen). (Foto: Direktur Eksekutif Indikator Poitik Indonesia Burhanuddin Muhtadi) | Foto: Darmawan / Republika
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Hasil survei Indikator Politik Indonesia menunjukkan, kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah kabupaten (pemkab)/pemerintah kota (pemkot) lebih tinggi (62,7 persen) dibandingkan pemerintah pusat (56,2 persen) maupun pemerintah provinsi (60,7 persen). Mayoritas responden sangat/cukup puas dengan langkah-langkah yang dilakukan pemkab/pemkot dalam mencegah penyebaran Covid-19 di Tanah Air.
"Jadi kalau dibandingkan, kepuasaan publik terhadap kinerja pemerintah kabupaten/kota lebih tinggi dibandingkan kepuasan publik terhadap pemerintah pusat atau pemerintah provinsi," ujar Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi dalam rilis hasil survei secara daring, Rabu (25/8).
Dia mengatakan, kepuasan kepada pemerintah pusat cenderung menurun, sementara ketidakpuasan (41,4 persen) menjadi paling tinggi sepanjang periode pengukuran sejak Februari 2020. Sedangkan, responden yang tidak puas atau kurang puas terhadap pemerintah provinsi sebanyak 37 persen, sementara pemkab/pemkot menerima ketidakpuasaan sebesar 34,9 persen.
Di sisi lain, mayoritas responden atau 54,3 persen cukup/sangat percaya bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) bisa bekerja secara baik dalam mengatasi masalah pandemi Covid-19. Sedangkan, ada 18,1 persen responden yang sangat tidak percaya atau tidak percaya dan 24 persen yang menyatakan biasa saja.
Meskipun mayoritas percaya kepada kemampuan presiden dalam menangani Covid-19, Burhanuddin menjelaskan, tren tingkat kepercayaan tersebut cenderung menurun dari hasil survei pada Mei 2020 sampai Juli 2021. Hal ini menjadi masukan kepada presiden dan pemerintah pusat dalam mengatasi Covid-19.
"Ini lagi-lagi masukan pada presiden dan tentu Mbak Siti Nadia (juru bicara vaksinasi Covid-19 Kementerian Kesehatan) menjadi ujung tombak dalam rangka mengembalikan kepercayaan publik," kata Burhanuddin.
Penarikan sampel dalam survei ini menggunakan metode multistage random sampling. Jumlah sampel sebanyak 1.220 orang dengan toleransi kesalahan atau margin of error (MoE) sekitar ±2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. Survei dilakukan pada 30 Juli sampai 4 Agustus 2021.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
