REPUBLIKA.CO.ID, NAIROBI -- Program Lingkungan PBB (UNEP) menyebutkan, rencana pemerintah seluruh dunia untuk mengekstrak bahan bakar fosil hingga 2030 tidak sesuai dengan menjaga suhu global ke tingkat yang aman. Laporan kesenjangan produksi UNEP mengatakan negara-negara akan mengebor atau menambang lebih dari dua kali lipat tingkat yang dibutuhkan untuk menjaga ambang 1,5C tetap tercapai.
Menurut UNEP, Rabu (20/10), pemulihan minyak dan gas akan meningkat tajam dengan hanya sedikit penurunan batubara. Dilansir di BBC, ada sedikit perubahan sejak laporan pertama diterbitkan pada tahun 2019. Dengan konferensi iklim COP26 yang tinggal seminggu lagi, sudah ada fokus besar pada ambisi pengurangan karbon dari penghasil emisi terbesar.
Namun terlepas tujuan nol emisi bersih dan peningkatan janji dari banyak negara, beberapa produsen minyak, gas, dan batu bara terbesar belum menetapkan rencana untuk pengurangan cepat bahan bakar fosil. Padahal menurut para ilmuwan, hal ini diperlukan untuk membatasi suhu di tahun-tahun mendatang.
Awal tahun ini, para peneliti dari Panel Antarpemerintah tentang Perubahan Iklim (IPCC) memperingatkan bahaya bagi umat manusia jika membiarkan suhu naik lebih dari 1,5 derajat Celcius pada abad ini. Untuk tetap berada di bawah ambang batas ini, diperlukan pengurangan emisi karbon sekitar 45 persen pada tahun 2030 berdasarkan tingkat tahun 2010.
Tetapi menurut UNEP, alih-alih membatasi karbon, banyak negara penghasil emisi terbesar juga berencana untuk secara signifikan meningkatkan produksi bahan bakar fosil mereka.
Laporan kesenjangan produksi menemukan bahwa negara-negara berencana untuk memproduksi sekitar 110 persen lebih banyak bahan bakar fosil daripada yang sesuai dengan kenaikan suhu 1,5C pada akhir abad ini. Rencananya sekitar 45 persen lebih dari yang dibutuhkan untuk menjaga kenaikan suhu hingga 2C.
Menurut penelitian tersebut, produksi batu bara akan turun tetapi gas akan meningkat paling tinggi selama 20 tahun ke depan, ke tingkat yang tidak sesuai dengan kesepakatan Paris.
Ikuti Whatsapp Channel Republika