Jawa Tengah Provinsi Terbaik Layanan Investasi Nasional 2021
Red: Muhammad Fakhruddin
Jawa Tengah Provinsi Terbaik Layanan Investasi Nasional 2021 (ilustrasi). | Foto: Pixabay
REPUBLIKA.CO.ID,SEMARANG -- Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Republik Indonesia menobatkan Jawa Tengah sebagai provinsi terbaik nasional terkait pelayanan investasi 2021.
Penghargaan diberikan secara langsung oleh Presiden Joko Widodo kepada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo pada acara Rapat Koordinasi Nasional dan Anugerah Layanan Investasi 2021 di Jakarta, Rabu (24/11).
Jawa Tengah menjadi provinsi terbaik usai mengalahkan Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Sumatera Barat yang menduduki peringkat dua dan tiga pada kategori yang sama.
Sejumlah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah juga mendapatkan penghargaan pelayanan investasi terbaik diantaranya, Kota Semarang, Kabupaten Banyumas, dan Kabupaten Sragen.
"Ikhtiar kawan-kawan melakukan reformasi terhadap layanan dengan kemudahan-kemudahan telah membuahkan hasil. Saya ucapkan terima kasih pada kawan-kawan baik di provinsi maupun kabupaten/kota atas capaian ini. Meski begitu saya tetap ingatkan kita tidak boleh berpuas diri," kata Ganjar saat dikonfirmasi usai menerima penghargaan.
Menurut Ganjar, masih ada pekerjaan besar yang harus dilakukan setelah pelayanan baik, yakni mewujudkan realisasi investasi.
"Seperti pesan Pak Presiden tadi, bagaimana meningkatkan realisasi. Beliau juga pesan, jangan hanya yang besar-besar, tapi investasi kecil, UKM dan lainnya. Saya harap semua mempertahankan ini dan saya ucapkan terima kasih karena ini bagian dari komitmen kawan-kawan," ujarnya.
Lebih lanjut Ganjar menjelaskan, banyak hal dilakukan Jawa Tengah untuk memberikan pelayanan terbaik di sektor investasi, apalagi Jateng selalu konsisten dalam pelaksanaan OnlineSingle Submission.
Selain itu, kemudahan-kemudahan lain seperti pemberantasan pungutan liar hingga layanan prima di mal pelayanan publik diberikan.
"Saya minta kawan-kawan proaktif mengundang investor, membantu mereka dan memastikan tidak ada pungli. Kami juga menjadi 'guide' pada calon investor tidak hanya pada perizinan, tapi sampai mereka melakukan usaha," katanya.
Konsep "after sale service", lanjut Ganjar, juga dilakukan di Jateng artinya pelayanan tidak selesai setelah izin dikeluarkan, tapi jika di tengah jalan terjadi masalah, Pemprov Jateng akan membantu.
"Seringkali para pengusaha itu mengalami kesulitan di tengah jalan, jadi saya minta kawan-kawan bantu. Tidak hanya selesai saat memberikan izin di awal, tapi meng-'guide' mereka sampai akhir," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
