REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Penyelesaian pengadaan lahan jalan akses Makassar New Port (MNP) di Sulawesi Selatan semakin mendesak. Deputi I Kepala Staf Kepresidenan Febry Calvin Tetelepta menekankan, perlunya kerja cepat untuk mengejar keterlambatan pencapaian target yang sudah menumpuk.
Ketegasan Febry mengacu pada tahap pengadaan lahan yang menjadi titik awal krusial dalam kesuksesan pembangunan. “Tidak bisa tidak, groundbreaking harus dilaksanakan bulan Desember ini. Kami usulkan tanggal 28 Desember dengan syarat lahan sudah clean and clear,” kata Febry, dikutip dari siaran resmi KSP pada Sabtu (27/11).
Merespons pernyataan Deputi I KSP, Head of PMO Investment Arwin menyatakan, pihaknya telah turun ke lapangan untuk melakukan pengukuran lahan pada 23 November 2021. Langkah tersebut merupakan hasil dari rapat koordinasi yang diselenggarakan oleh KSP empat hari sebelumnya.
“Efek dominonya membuahkan percepatan terkait pengadaan lahan yang sebelumnya sangat lambat dilakukan. Alhamdulillah dalam 3 hari sudah selesai,” ucap Arwin.
Percepatan pengukuran tanah tersebut telah merampungkan pemetaan 146 bidang untuk menjadi luasan pengadaan tanah bagi jalan akses ini. Setelah itu, dalam pekan ini akan diselesaikan daftar nominatif penerima uang ganti rugi (UGR).
Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah BPN Sulawesi Selatan Bambang Priono mengatakan, percepatan ini didukung dengan pengerahan maksimal sumber daya mausia dari Kantor Wilayah dan Kantor Pertanahan.
“Selama 38 tahun saya berkarir, baru kali ini proses pengadaan lahan super cepat. Kami sungguh mengapresiasi bantuan dari KSP dan pemda sehingga saat konsultasi publik dan pengukuran, situasi kondusif di lapangan,” ujarnya.
Detail lainnya terkait peta bidang dan alih trase, Detailed Engineering Design, serta persiapan administrasi pembayaran UGR akan diselesaikan dalam pekan ini sembari PT. Pelindo mempersiapkan pencairan UGR dengan Bank Mandiri agar tidak ada jeda yang terlalu lama antara penetapan daftar nominatif dengan realisasi pencairan.
Rencananya pada 13-17 Desember 2021, pembayaran uang ganti rugi sudah diselesaikan pasca daftar nominatif penerima UGR dan perubahan peta batas yang mengakomodir alih trase bidang masjid yang terkena rencana pembangunan jalan akses. Febry pun mengingatkan agar komunikasi dengan masyarakat dapat terus diperhatikan.
“Milestone yang kita bentuk kali ini sudah sangat baik dan cepat, jangan turunkan standar lagi. Komunikasi dengan masyarakat dan ganti tanam tumbuh diperhatikan. Jangan ada lagi yang terlewatkan,” ujarnya.
Rapat resmi Kantor Staf Presiden ini turut dihadiri oleh Forkopimda Sulawesi Selatan dan Kota Makassar, perwakilan Kementerian PUPR, dan Badan Usaha Jalan Tol (BUJT).
Ikuti Whatsapp Channel Republika