REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pertemuan 1st Plenary Meeting of Global Partnership for Financial Inclusion (GPFI) yang diselenggarakan oleh Presidensi G20 Indonesia jalur keuangan, Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan sepakat untuk memperkuat basis data UMKM.
Dalam pertemuan tersebut, negara-negara anggota G20 menyatakan penguatan basis data UMKM menjadi salah satu kunci dalam mengembangkan produk dan layanan keuangan yang mudah diakses oleh UMKM.
"Hal ini akan memperkuat sektor UMKM sekaligus meningkatkan inklusivitas keuangan karena terbukanya pilihan-pilihan produk dan layanan keuangan bagi UMKM," ujar Direktur Eksekutif Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia Erwin Haryono, dalam keterangan resmi, Ahad (6/2/2022).
Erwin mengungkapkan pertemuan ini membahas Agenda Prioritas G20 Presidensi Indonesia 2022 khususnya terkait peran digitalisasi dalam upaya meningkatkan inklusi keuangan dan pengembangan UMKM.
"Presidensi Indonesia bersama Italia dan Rusia diwujudkan dalam fungsi co-chairs GPFI yang memandu jalannya pertemuan," ungkapnya.
Adapun agenda GPFI 2022 difokuskan untuk mendorong digitalisasi dalam mendukung peningkatan pendapatan UMKM dan kelompok masyarakat rentan, serta untuk memperkenalkan inovasi digital dan harmonisasi data.
Pada diskusi mengenai pembiayaan UMKM, mengemuka usulan kerangka analisis (regulatory diagnostic toolkit) terhadap Layanan Keuangan Digital. Kerangka analisis ini bertujuan untuk memperkuat akses UMKM terhadap inovasi produk dan layanan keuangan digital serta menentukan strategi yang tepat untuk memperkuat perolehan data dan informasi mengenai UMKM.
Dalam pertemuan ini juga dibahas pentingnya identifikasi pendekatan dan metode yang paling efisien untuk melakukan harmonisasi data. Secara umum, seluruh anggota GPFI sepakat bahwa harmonisasi data sangat penting untuk pengembangan inklusi keuangan digital dan juga diyakini dapat diperluas tidak hanya untuk anggota G20, tetapi juga negara lainnya.
Dalam pertemuan GPFI juga dibahas topik mengenai inklusi keuangan digital dan perlindungan konsumen dalam mendukung inklusi keuangan. Untuk mendorong inklusi keuangan digital, implementasi Framework G20 High Level Principles on Digital Financial Inclusion diharapkan dapat diperluas, tidak hanya fokus pada negara-negara G20 namun juga negara-negara lainnya.
"Selain itu, turut mengemuka diskusi mengenai perlunya dilakukan review 10 tahunan terhadap G20 High-Level Principles on Financial Consumer Protection," ucapnya.
Program kerja GPFI di bawah kepemimpinan Presidensi Indonesia 2022 selaras dengan G20 Financial Inclusion Action Plan 2020 yang mencakup empat produk (deliverables) utama, yaitu implementasi kerangka kerja 2016 High Level Principles on Digital Financial Inclusion.
Kemudian stocktaking report mengenai produk keuangan dan jasa untuk UMKM selain produk pinjaman, regulatory diagnostic toolkit penguatan akses UMKM terhadap inovasi jasa keuangan digital, serta harmonisasi data UMKM.
Ikuti Whatsapp Channel Republika