REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pemerintah menyiapkan rekayasa lalu lintas yang akan diterapkan selama masa mudik Lebaran Idul Fitri 2022. Korlantas Polri hari ini (10/4/2022) sudah menggelar rapat koordinasi dengan sejumlah pihak terkait membahas skenario manajemen rekayasa lalu lintas yang akan dilakukan pada masa mudik tahun ini.
“Penyiapan rekayasa lalu lintas telah disiapkan jauh-jauh hari oleh Korlantas Polri, bersama Badan Pengelola Jalan Tol (BPJT) dan Jasa Marga dengan melakukan simulasi-simulasi sehingga dapat diprediksi berapa rasio kemacetan yang akan terjadi,” kata Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dalam pernyataan tertulisnya, Ahad (10/3/2022).
Budi menjelaskan, diskresi rekayasa lalu lintas akan dilakukan dan diputuskan oleh Korlantas Polri. Hal tersebut terkait penerapan sistem satu arah atau one way, contra flow, buka tutup jalur, pengalihan jalur, ganjil-genap, dan rekayasa lalu lintas lainnya.
Dia mengungkapkan, kepastian manajemen rekayasa lalu lintas selama masa mudik Lebaran 2022 akan segera disampaikan oleh Korlantas Polri. Selanjutnya akan disosialisasikan lebih lanjut kepada masyarakat.
“Dengan animo masyarakat yang tinggi untuk mudik, kita ingin mengatur perjalalanan mudik yang aman dan sehat. Kelancaran, keselamatan, dan disiplin protokol kesehatan menjadi keharusan,” jelas Budi Menhub.
Budi menambahkan. untuk memperlancar arus penumpang maupun kendaraan di Pelabuhan Penyeberangan Merak-Bakauheni, diimbau hanya kapal-kapal besar saja yang beroperasi. Sedangkan, untuk kelancaran arus lalu lintas di Jawa Tengah yang menjadi tujuan terbesar para pemudik akan dilakukan rapat koordinasi dengan Korlantas, Ditlantas, Polda, serta Pemda Jateng.
Sementara itu. Kakorlantas Polri Irjen Pol Drs Firman Santyabudi mengatakan akan segera mengumumkan skenario manajemen rekayasa lalu lintas yang akan dilakukan saat arus mudik dan balik Lebaran tahun ini. Firman memastikan rekayasa lalu lintas akan diumumkan paling lambat pada pekan depan.
“Diprediksi akan ada 85 juta orang yang akan mudik, dan sekitar 47 persennya menggunakan jalur darat. Untuk itu perlu diatur pergerakannya. Kami harapkan kesadaran dari para pengemudi dan pengguna jalan yang nantinya akan terkena dampak pengaturan rekayasa lalu lintas,” jelas Firman.