REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Pangan Nasional (National Food Agency/NFA) menegaskan, arah kebijakan NFA ke depan fokus pada penguatan cadangan pangan pemerintah dan stok pangan nasional. Adapun penguatan cadangan stok dilakukan lewat operator kebijakan yakni Bulog dan ID Food.

Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan, NFA, Risfaheri, mengatakan, Bulog akan difokuskan untuk menyimpan cadangan komoditas padi, jagung, dan kedelai sesuai amanat Perpres Nomor 48 Tahun 2016. Sistem penganggaran dalam pengadaan bakal menggunakan APBN.

Adapun, untuk komoditas lainnya seperti gula konsumsi, bawang, cabai, telur dan daging ayam dan ruminansia, penguasaan stok pemerintah dilakukan dengan cara bisnis komersial dan dijalankan oleh holding BUMN pangan, ID Food. Berbeda dengan Bulog, penganggaran di ID Food tentunya akan menggunakan kredit perbankan komersial.

"Kalau stok cukup, pemerintah bisa lebih mudah melakukan langkah-langkah stabilisasi pasokan dan harga jadi ke depan, fokus kita penguatan cadangan dan stok pangan yang dikuasai pemerintah," kata Risfaheri dalam webinar Pataka, Kamis (14/4/2022).

Risfaheri mengatakan, keputusan-keputusan penyaluran dan pelepasan stok nantinya akan ada di NFA. Dengan instruksi yang terpusat, diharapkan ke depan peran Bulog maupun ID Food bisa lebih lincah dan efektif dalam menjaga stabilisasi pangan nasional.

Lebih lanjut, ia menegaskan, upaya pemenuhan cadangan pangan tentunya akan memprioritaskan pasokan dalam negeri dari para petani. Terkecuali, komoditas yang belum swasembada. Seperti kedelai, bawang putih, gula, serta daging sapi/kerbau.

Pengamat Pertanian Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Khudori mengatakan, NFA harus membuat kebijakan terintegrasi, karena sebelumnya urusan pangan diurus oleh 18 kementerian dan lembaga. NFA harus mampu mengintegrasikan kebijakan pangan supaya tidak terpilah-pilah lagi, sekaligus menghilangkan bias sektoral.

Selanjutnya, kata Khudori, pangan sebagai pendorong ekonomi pangan pedesaan harus mampu mendorong pendapatan petani."NFA harus mensinergikan pencapaian tujuan tersebut untuk menciptakan tujuan bersama. Karena kebijakan pangan tidak hanya satu tapi banyak, terutama stabilitas pasokan dan harga,” tegasnya.

Khudori menambahkan, jika harga di level konsumen tinggi, pemerintah sangat cepat melakukan intervensi, tetapi kalau harga turun di level produsen pemerintah sepertinya lambat.

“Termasuk pemerintah mengagung-agungkan inflasi rendah dianggap sebagai prestasi, saya kira jangan lagi karena disisi lain mengorbankan petani, pelaku usaha lain itu tidak adil,” ujarnya.

Karena itu, NFA melalui operator Bulog dan ID Food harus membuat rancangan bisnis jangka menengah hingga panjang yang beresiko rendah. Sebab, penugasan-penugasan selama ini bersifat seperti pemadam kebakaran.

Ketua Pataka, Ali Usman, dengan adanya NFA, kementerian teknis seperti  Kementerian Pertanian harus lebih agresif dalam meningkatkan produksi pangan dalam negeri. Utamanya Jagung dan kedelai yang saat ini harganya melambung tinggi karena situasi geopolitik dunia, sehingga membuat pasokan terganggu dalam negeri.

Ikuti Whatsapp Channel Republika