Jumat 15 Apr 2022 08:43 WIB

NFA Bakal Bentuk Cadangan Pangan Pemerintah Lewat Bulog dan ID Food

Bulog akan difokuskan untuk menyimpan cadangan komoditas padi, jagung, dan kedelai

Rep: Dedy Darmawan Nasution/ Red: Ichsan Emrald Alamsyah
Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi meninjau distribusi minyak goreng di Pasar Kramat Jati, Jakarta. Badan Pangan Nasional (National Food Agency/NFA) menegaskan, arah kebijakan NFA ke depan fokus pada penguatan cadangan pangan pemerintah dan stok pangan nasional. Adapun penguatan cadangan stok dilakukan lewat operator kebijakan yakni Bulog dan ID Food.
Foto: Republika/Muhammad Nursyamsi
Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi meninjau distribusi minyak goreng di Pasar Kramat Jati, Jakarta. Badan Pangan Nasional (National Food Agency/NFA) menegaskan, arah kebijakan NFA ke depan fokus pada penguatan cadangan pangan pemerintah dan stok pangan nasional. Adapun penguatan cadangan stok dilakukan lewat operator kebijakan yakni Bulog dan ID Food.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Pangan Nasional (National Food Agency/NFA) menegaskan, arah kebijakan NFA ke depan fokus pada penguatan cadangan pangan pemerintah dan stok pangan nasional. Adapun penguatan cadangan stok dilakukan lewat operator kebijakan yakni Bulog dan ID Food.

Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan, NFA, Risfaheri, mengatakan, Bulog akan difokuskan untuk menyimpan cadangan komoditas padi, jagung, dan kedelai sesuai amanat Perpres Nomor 48 Tahun 2016. Sistem penganggaran dalam pengadaan bakal menggunakan APBN.

Adapun, untuk komoditas lainnya seperti gula konsumsi, bawang, cabai, telur dan daging ayam dan ruminansia, penguasaan stok pemerintah dilakukan dengan cara bisnis komersial dan dijalankan oleh holding BUMN pangan, ID Food. Berbeda dengan Bulog, penganggaran di ID Food tentunya akan menggunakan kredit perbankan komersial.

"Kalau stok cukup, pemerintah bisa lebih mudah melakukan langkah-langkah stabilisasi pasokan dan harga jadi ke depan, fokus kita penguatan cadangan dan stok pangan yang dikuasai pemerintah," kata Risfaheri dalam webinar Pataka, Kamis (14/4/2022).