REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG--Ratusan orang tua siswa di Kota Bandung mengurus perbaikan dokumen kependudukan untuk kegiatan penerimaan peserta didik baru (PPDB) tahun 2022 ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil). Mayoritas perbaikan terkait nama yang salah, nomor kepala keluarga (KK) yang tidak aktif dan perubahan pada nomor induk kependudukan (NIK).

Salah seorang warga asal Kiaracondong, Adi mengaku sengaja datang ke mobil Mepeling Disdukcapil untuk memperbaiki dokumen yang diperlukan PPDB. Ia mengatakan berencana memasukkan adik ipar ke SMP 37 Kota Bandung.

"Kepala KK sudah meninggal jadi otomatis KK harus di-update baru. KK baru yang bisa dimasukin ke PPDB, sebelumnya PPDB gak bisa masukin karena KK lama gak aktif," ujarnya ditemui di Jalan Ahmad Yani, Rabu (8/6/2022). Ia mengaku selama proses perbaikan dokumen tidak mengalami kendala atau kesulitan.

Koordinator Lapangan Mobil Mepeling Disdukcapil Kota Bandung Yuanda mengatakan sejak tahun 2016-2017 Disdukcapil terlibat dalam pelayanan untuk kegiatan PPDB. Sebab persyaratan pendaftaran PPDB harus mencantumkan NIK dan KK.

"Tiap tahun pendaftar SD dan SMP di rata rata kan sekitar 40 ribu-50 ribu sekitar 10 persen yang membetulkan (dokumen), tahun kemarin 3.000. Satu pekan ini per hari 200 an," katanya.

Ia mengatakan, saat pelaksanaan PPDB banyak dokumen yang disiapkan orang tua siswa tidak diperbaharui. Bahkan terdapat orang tua yang memiliki KK."Kebanyakan ada perubahan update, mengupdate ulang. Alamat, spelling nama paling banyak spelling nama masalah marga," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika