REPUBLIKA.CO.ID, AMBON -- Kementerian Keuangan Provinsi Maluku mendorong produk UMKM setempat ke kancah internasional, ditandai dengan produk Kopi Tuni dan Kabeta Craft, yang jadi cenderamata pada acara G20 Sustainable Finance Working Group (SFWG) di Bali.
"Unit kerja Kemenkeu Maluku seperti Kanwil Perbendaharan, Kanwil Bea Cukai, KPP Pratama Ambon, Bea Cukai, KPKNL Ambon dan KPPN Ambon berkolaborasi dalam program pemberdayaan UMKM Maluku, mengenalkan produk UMKM yakni tas dari Kabeta Craft dan Kopi Tuni, sebagai cenderamata kepada seluruh peserta forum G20 SFWG Meeting pada 14-15 Juni 2022 di Bali," kata Kepala Perwakilan KemenkeuProvinsi Maluku, Priyono Triatmojo, di Ambon, Senin (20/6/2022).
Ia mengatakan, melalui pengenalan produk UMKM unggulan dari berbagai daerah termasuk Maluku di forum G20 akan membuka potensi produk Maluku meningkat ke pasar internasional. Selain itu, hal tersebut diharapkan juga meningkatkan kapasitas dan kualitas produksi yang berstandar internasional, serta mendorong ekspor produk-produk UKM lainnya yang menjadi potensi terbaik dari berbagai daerah di Indonesia.
"Kami juga bekerja sama dengan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Maluku dan Perwakilan Bank Indonesia, mempromosikan spot wisata dan produk kreatif Maluku yang dimasukkan dalam tas Kabeta yang menjadi cenderamata bagi peserta forum G20," katanya.
Ia menyatakan, pertemuan tersebut merupakan rangkaian berbagai pertemuan G20 Presidensi Indonesia tahun 2022 pada jalur keuangan. Pertemuan yang diselenggarakan secara hybrid dihadiri oleh Anggota G20, beberapa negara undangan, dan berbagai organisasi internasional secara resmi dibuka Direktur Kerja Sama Internasional Kepabeanan dan Cukai Kementerian Keuangan Anita Iskandar, yang mewakili G20 Presidensi Indonesia pada jalur keuangan.
Forum tersebut, bertujuan untuk mendorong peningkatan aksesibilitas dan keterjangkauan instrumen keuangan berkelanjutan, dimana para anggota menyoroti pentingnya peningkatan penggunaan teknologi digital untuk mengurangi beban biaya operasional dalam praktik keuangan berkelanjutan, khususnya bagi sektor Usaha Kecil Menengah (UKM).
Serta mendorong pemerintah untuk membantu perusahaan dalam mengadaptasi Sustainable Supply Chain Finance (SSCF).