Kasus Sudah 3.000 Lebih, Bantul Percepat Vaksinasi PMK
Rep: Silvy Dian Setiawan/ Red: Muhammad Fakhruddin
Kasus Sudah 3.000 Lebih, Bantul Percepat Vaksinasi PMK (ilustrasi). | Foto: ANTARA/Ahmad Subaidi
REPUBLIKA.CO.ID,BANTUL -- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bantul melalui Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan (Diperpautkan) terus mempercepat vaksinasi penyakit mulut dan kuku (PMK) pada sapi. Percepatan vaksinasi dilakukan agar PMK tidak semakin meluas.
Kepala Diperpautkan Kabupaten Bantul, Joko Waluyo mengatakan, pihaknya sudah menerima kembali vaksin PMK sebanyak 800 dosis untuk tahap kedua. Di tahap pertama sebelumnya, Bantul menerima 300 dosis vaksin.
Penyuntikan vaksin tahap kedua ini baru dimulai pada Selasa (19/7) ini. Pihaknya menargetkan penyuntikan vaksinasi tahap kedua selesai secepatnya.
"Tahap kedua baru mulai hari ini, harapan kami dalam minggu ini selesai. Untuk tahap pertama dulu, pelaksanaan vaksinasi 300 (dosis) itu hanya 2-3 hari, cepat sekali," kata Joko kepada Republika, Selasa (19/7/2022).
Percepatan vaksinasi dilakukan mengingat kasus PMK yang terus bertambah. Hingga saat ini, Joko menyebut, kasus PMK pada hewan ternak di Bantul sudah sekitar 3.060 kasus.
"Tapi kita angka kesembuhan 900 lebih dan kematian 16. (Angka kematian) Lumayan sedikit dibandingkan total 3.000-an kasus," lanjut Joko.
Untuk sasaran vaksinasi PMK di Bantul sendiri yakni diprioritaskan pada sapi potong. Hal ini mengingat sapi potong di Bantul cukup besar.
"Kami sapi potong yang tahap pertama sasarannya, yang indukan. Tahap kedua juga sama, kita masih banyak sekali itu (yang akan divaksin), kan baru sedikit yang tervaksin, masih jauh sekali," ujarnya.
Di Bantul sendiri, populasi hewan ternak khusus sapi saja sudah mencapai 73 ribu ekor. Sedangkan, populasi kambing dan domba mencapai 160 ribu ekor.
"Kami sasaran vaksinasi di daerah-daerah yang tidak zona merah, karena vaksin harus ke ternak yang sehat dan jauh dari ternak yang terkena PMK," tambahnya.
Jika dibandingkan antara populasi sapi dengan dosis vaksin yang diterima, masih banyak harus divaksin. Joko menuturkan, pemerintah pusat juga telah menyebut akan kembali mendistribusikan vaksin PMK pada Agustus nanti melalui Pemda DIY.
"Ada (nantinya dapat vaksin lagi), katanya Agustus turun lagi, kita nunggu dari pusat untuk turun lagi," jelas Joko.
Terkait dengan petugas vaksinasi, Joko menyebut masih mencukupi. Dengan begitu, tidak ada masalah dalam pelaksanaan vaksinasi PMK ini.
Terlebih, dosis vaksin yang diterima juga tidak terlalu banyak. "Petugas kita dari dokter hewan yang ada, tidak sampai ratusan (petugas) tapi kita mencukupi dan tidak ada masalah," kata Joko.
Pihaknya juga bekerja sama dengan pihak lainnya dalam mensukseskan vaksinasi PMK ini. Salah satunya dengan TNI/Polri sebagai upaya percepatan vaksinasi PMK di Bantul.
"Karena vaksin kita harus memilih ternak yang benar-benar sehat, kita harus iSIKHNAS, harus didata, dan kita harus bersinergi dengan pihak-pihak tertentu saling mensukseskan itu vaksin cepat, jangan sampai wabah itu meluas," tambahnya.
Sebelumnya, Pemda DIY juga menyebut mempercepat pelaksanaan vaksinasi PMK pada hewan ternak. Hal ini mengingat DIY diindikasikan sebagai provinsi yang berstatus siaga darurat PMK.
DIY sendiri kembali menerima vaksin PMK dari pemerintah pusat yakni sebanyak 8.000 dosis pada Kamis (14/7) lalu. Penerimaan tahap kedua vaksinasi ini didistribusikan ke seluruh kabupaten/kota di DIY.
Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) DIY Sugeng Purwanto mengatakan, distribusi vaksin berdasarkan proporsi dari kasus PMK yang ada di masing-masing kabupaten/kota. Dengan begitu, setiap kabupaten/kota tidak mendapatkan alokasi vaksin yang sama.
Sasaran vaksinasi PMK kali ini akan diprioritaskan pada sapi yang relatif muda. Pasalnya, di tahapan vaksinasi PMK sebelumnya yakni di tahap pertama prioritaskan pada sapi perah.
"Untuk perah sudah semua (divaksin), saat ini fokus untuk pedaging. Diarahkan ke anak sapi (pedet) yang sehat, kalau (sapi) yang sudah tua nanti jika yang muda sudah semua," kata Sugeng.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
