Temui Ganjar, Komunitas Sopir Truk Banyumas Keluhkan Pungli
Rep: Idealisa masyrafina/ Red: Fernan Rahadi
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo beraudiensi dengan Komunitas sopir truk se-Banyumas Raya saat melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Banyumas, Rabu (27/7/2022). | Foto: Pemkab Banyumas
REPUBLIKA.CO.ID, BANYUMAS -- Komunitas sopir truk se-Banyumas Raya menemui Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang sedang melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Banyumas, Rabu (27/7/2022). Mereka bertemu dan makan siang bareng untuk untuk melaporkan masih adanya praktik pungli yang dialami para sopir truk.
Koordinator sopir truk se-Banyumas Raya, Damsik, mengatakan pertemuan itu merupakan yang pertama kali. Dalam pertemuan itu para sopir truk se-Banyumas menyampaikan aspirasi dan keluh kesah terkait praktik pungli yang masih ada.
"Ini pertama kali Pak Ganjar menemui komunitas sopir truk Banyumas Raya. Beliau menerima aspirasi dan keluh kesah tentang kejadian, permasalahan, dan keluh kesah para driver yang ada di perjalanan. Kebanyakan itu pungli, karena di tol itu masih banyak pungli-pungli yang luar biasa," kata Damsik usai bertemu Ganjar.
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo membenarkan adanya laporan dari para sopir truk di Banyumas Raya terkait masih adanya pungli di beberapa tempat. Para sopir mengaku harus mengeluarkan uang rata-rata bisa sampai Rp 150 ribu terkait pungutan liar itu. Sekali pungutan rata-rata para sopir harus membayar Rp 50 ribu.
Mengenai laporan itu, Ganjar secara tegas mengatakan akan membersihkannya. Ia akan berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan dan Kepolisian untuk memberantas pungli di jembatan timbang maupun tol dan jalan raya.
"Tadi masih ada laporan pungli di jalan. Kita bersihkan yuk. Sudah nggak zaman sekarang minta-minta duit begitu. Mereka pendapatannya juga tinggi kok," kata Ganjar.
Selain pungli, Ganjar juga mendapat laporan terkait masalah dalam mengurus KIR. Mengenai hal ini, Ganjar siap memfasilitasi para sopir truk dengan pemerintah kabupaten/kota. Langkah itu dilakukan karena KIR menjadi kewenangan kabupaten/kota.
"Ada masukan menarik kalau urus KIR sering ada masalah. Nah itu ada di kabupaten/kota. Maka kalau organisasi ini bisa dilegalkan terus anggotanya kurang lebih 10 ribu sopir menurut saya ini bisa kita dialogkan dengan kabupaten/kota yang mengurusi KIR," jelas Ganjar.
Meski demikian, Ganjar juga berpesan kepada para sopir truk agar menaati ketentuan di jalan raya. Misalnya terkait over dimensi over load (ODOL) yang masih sering dilakukan oleh para sopir truk.
"Kapasitas truknya juga jangan melebihi, sehingga over dimensi over load. Itu tidak boleh lagi. Kalau itu bisa ditertibkan dan kesadaran dibangun oleh mereka sendiri insyaallah akan berjalan baik," ungkapnya.
Dalam kesempatan itu, para sopir truk juga meminta dukungan kepada Ganjar Pranowo agar beberapa keinginan komunitas sopir truk dapat terwujud. Salah satunya adalah terkait rencana pembentukan koperasi bagi anggota komunitas sopir truk se-Banyumas Raya yang jumlahnya sekitar 10 ribuan. Terdiri atas sopir dan kernet truk.
"Mereka ingin membuat koperasi, saya dukung ini. Umpama pasokan solar untuk truk itu kadang-kadang tidak gampang. Kalau kemudian dari organisasi ini, kelompok sopir truk ini, bisa memfasilitasi melalui koperasi, cita-cita mereka mau punya pom bensin sendiri. Nah ini bisa dirintis,"tuturnya.
Ganjar memastikan bahwa koperasi ataupun unit usaha yang akan mereka rintis nantinya akan difasilitasi oleh pihak Pemprov.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
