Eri Larang Camat dan Lurah Minta Fotokopi KTP dan KK Sebagai Syarat Bantuan
Rep: Dadang Kurnia/ Red: Fernan Rahadi
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi (kiri) menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) minyak goreng kepada warga di kantor Kecamatan Rungkut, Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (16/4/2022). | Foto: ANTARA/Didik Suhartono
REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengingatkan anak buahnya untuk tidak mempersulit warga dengan meminta fotokopi KTP dan Kartu Keluarga (KK) sebagau persyaratan bagi mereka yang berhak menerima bantuan. Eri menyatakan, ketika Pemkot Surabaya memberikan bantuan kepada warga yang mengalami kesusahan, tidak perlu lagi meminta data seperti fotokopi KTP dan Kartu Keluarga karena semuanya sudah terdata di dalam aplikasi Sayang Warga.
“Kalau ada anak buah saya yang minta data KTP atau KK, nggak usah dike'i (diberi-Red). Saya haramkan lurah, camat, dan Puskesmas njaluk (minta) fotokopi KTP dan KK, ini koreksi betul buat kami,” kata Eri di Surabaya, Selasa (2/8).
Eri memperjelas, sebenarnya data nomor induk kependudukan (NIK) Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) sudah pasti terdaftar di aplikasi Sayang Warga. Oleh karena itu, lurah, camat, ataupun Puskesmas tak perlu lagi meminta kopian KTP atau KK warga yang akan dibantu.
Eri menyampaikan, pendataan warga itu harus sudah terintegrasi satu sama lain, baik itu dari kelurahan, kecamatan, hingga tingkat OPD terkait. Jika masih adanya sistem administrasi manual, menurutnya ada yang perlu diperbaiki dan evaluasi, agar pelayanan ke depannya semakin baik.
“Kalau sudah ada aplikasi tapi masih diminta berkas, yo onok sing salah (ada yang salah) di sistem itu. Saya bilang, kalau diminta (fotokopi KTP dan KK) jangan kasih. Smart City yo ngene iki (ya seperti ini) harus terintegrasi,” kata Eri.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
