REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir memastikan pembangunan Kereta Cepat Jakarta Bandung tidak bisa ditunda karena biayanya akan semakin mahal. Karena itu, kendala pembengkakan biaya yang dihadapi saat ini harus segera dicarikan solusinya.

"Kalau kereta cepat ini terus-terus ditunda, harga pembangunannya tahun depan lebih mahal lagi. Artinya harus segera diselesaikan," kata Erick Thohir di Jakarta, Rabu (3/8).

Erick lebih lanjut menjelaskan, struktur pembiayaan Kereta Cepat Jakarta Bandung terdiri atas 75 persen dari pinjaman dan 25 persen berupa ekuitas. Ekuitas ini sendiri berasal dari konsorsium BUMN Indonesia dan Cina.

PT KAI (Persero) yang merupakan bagian konsorsium BUMN Indonesia telah mendapat restu untuk menerima penyertaan modal negara (PMN) Rp 4,1 triliun. PMN ini akan digunakan untuk menyelesaikan proyek kereta tersebut.

"PMN yang mau diberikan itu bagian dari equity, karena pinjamannya kan ditambah. Itu sampai hari ini konteksnya, jadi belum bicara yang lebih," jelasnya.

Proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung diperkirakan membengkak antara 1,176 miliar dolar AS hingga 1,9 miliar dolar AS atau sekitar Rp 17,52 triliun hingga Rp 28,31 triliun (asumsi kurs Rp 14.900). Meski membengkak, pemerintah, kata Erick, pembangunan ini tetap jalan terus.

Erick belajar dari pembangunan MRT di Jakarta. Menurut Erick, bila MRT dibangun 20 tahun lalu, biayanya diyakini jauh lebih murah dari sekarang ini. "Contoh ketika pembangunan MRT Jakarta, itu kan telat sampai 20 tahun, ongkosnya berapa? Saya enggak tahu, tapi kalau 20 tahun lalu kita bangun MRT harganya lebih murah," kata Erick.

"Nah, sama kemarin kenapa perjalanan Pak Presiden ke Jepang salah satunya Pak Presiden bicara dengan PM Jepang masalah MRT, MRT di Jakarta ini kan dibangun oleh Jepang, di masa kepemimpinan Pak Jokowi waktu itu sebagai gubernur."

Ikuti Whatsapp Channel Republika