REPUBLIKA.CO.ID, BENGKULU - Implementasi Smart Province dan digitalisasi layanan masyarakat menjadi hal yang krusial di masa pemulihan ekonomi tahun ini. Hal ini akan mendukung transparansi transaksi keuangan daerah, tata kelola, serta integrasi sistem pengelolaan keuangan dalam mengoptimalkan pendapatan daerah.
Di samping itu, digitalisasi diyakini akan mendorong pengembangan transaksi pembayaran digital masyarakat, mewujudkan keuangan yang inklusif, serta meningkatkan integrasi ekonomi, dan keuangan digital nasional. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. atau BNI (kode saham: BBNI) sebagai pionir dalam digital banking bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Bengkulu dalam penggunaan fasilitas layanan jasa perbankan dan dukungan Program Smart Province.
BNI juga langsung menggandeng PT Cybers Global Indonesia dalam hal dukungan Program Smart Province dan Penggunaan Fasilitas Layanan Jasa Perbankan. Penandatanganan kesepakatan bersama ini dilakukan oleh Gubernur Provinsi Bengkulu Rohidin Mersyah bersama Direktur Layanan dan Jaringan BNI Ronny Venir.
Di awal langkah strategis ini, BNI juga menandatangani kesepakatan bersama dengan Vice President PT Cybers Global Indonesia Braman Setyo di Bengkulu, Rabu (24/08/2022). Rohidin Mersyah mengatakan langkah penerapan sistem Smart Province di pemerintah daerah telah sejalan dengan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 3 Tahun 2021 Pembentukan Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (Satgas P2DD).
Langkah strategis pihak perbankan, pelaku usaha, dan pemerintah daerah ini akan mampu mendorong elektronifikasi transaksi pemerintah daerah, hingga mendukung pengembangan transaksi pembayaran digital masyarakat. “Kami mengapresiasi BNI dan Cyber Global yang proaktif bersama pemerintah daerah membangun smart province dan digitalisasi layanan masyarakat yang ke depannya kami harapkan akan mampu membuat Bengkulu sebagai provinsi yang memiliki sistem transaksi keuangan daerah, tata kelola, serta integrasi sistem pengelolaan keuangan yang transparan," katanya.
"Pada akhirnya kami harap langkah ini juga mampu mendorong pengembangan transaksi pembayaran digital masyarakat, mewujudkan keuangan yang inklusif guna meningkatkan integrasi ekonomi, dan keuangan digital,” imbuh Rohidin.
Direktur Layanan dan Jaringan BNI Ronny Venir menuturkan, implementasi Smart Province ini juga sebagai bentuk dukungan BNI kepada segenap pemerintah kabupaten dan kota menuju 100 Smart City yang merupakan program bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PUPR, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Bappenas, dan Kantor Staf Kepresidenan.
Gerakan ini bertujuan membimbing kabupaten/kota dalam menyusun Masterplan Smart City agar bisa lebih memaksimalkan pemanfaatan teknologi, baik dalam meningkatkan pelayanan masyarakat maupun mengakselerasikan potensi yang ada di masing-masing daerah.
“Kami berterima kasih kepada Pemerintah Provinsi Bengkulu yang memberikan BNI kesempatan untuk berkontribusi lebih banyak terhadap tata kelola dan pengembangan ekonomi digital di Bengkulu. Kami berkomitmen untuk memberikan solusi finansial yang menyeluruh, sesuai dengan tujuan BNI untuk menjadi your financial banking partner. Ini juga sejalan dengan semangat BNI Go Digital. Perseroan menawarkan banyak kemudahan bagi ASN Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu antara lain BNI Taplus dengan fasilitas mobile banking, BNI Griya melalui aplikasi KPR online, fasilitas kredit rumah subsidi, dan produk asuransi dari BNI Life,” terangnya.
Ronny memaparkan BNI memiliki program BNI Smart City yang juga sejalan dengan semangat Smart Province guna membantu pemerintah daerah untuk menggunakan teknologi informasi dalam membangun ekosistem berbasis digital dalam melakukan tata kelola keuangan daerah agar sesuai dengan tujuan smart province. Dalam implementasi Smart Province di Bengkulu ini, BNI juga berkolaborasi dengan PT Bank Pembangunan Daerah Bengkulu.
Tidak hanya aspek tata kelola keuangan, BNI juga akan membantu mempertemukan berbagai stakeholder dalam membangun smart ecosystem dengan ruang lingkup yang luas baik dalam pemerintahan, bisnis, maupun consumer. Ruang lingkup kerja sama ini antara lain adalah smart government untuk solusi manajemen informasi sistem keuangan pemda, solusi penerimaan berbagai jenis pajak atau pendapatan, dan solusi pembayaran.
Selanjutnya, smart economy yang meliputi ekosistem pasar, ekosistem pertanian, ekosistem nelayan, ekosistem BUMDES, dan program BNI Xpora untuk UMKM Go Global. Ada pula smart society yang meliputi ekosistem wisata, ekosistem kesehatan, dan ekosistem pendidikan. Terakhir adalah smart environment yang meliputi program Ayo Menabung dengan Sampah, dan pengelolahan sampah dengan baik dan benar.
Ikuti Whatsapp Channel Republika