BTT Dikaji Sebagai Potensi untuk Intervensi Pengendalian Inflasi Pendamping DTU
Rep: Bowo Pribadi/ Red: Muhammad Fakhruddin
BTT Dikaji Sebagai Potensi untuk Intervensi Pengendalian Inflasi Pendamping DTU (ilustrasi). | Foto:
REPUBLIKA.CO.ID,SEMARANG -- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah kaji potensi pemanfaatan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk membantu pengendalian inflasi daerah akibat kenaikan harga BBM. Pasalnya dampak kebijakan tersebut berpotensi mendorong inflasi di daerah hingga 1,8 persen.
“Ini yang kita tidak mau, maka saya minta daerah bekerjasama dengan pusat seperti halnya skema saat menghadapi puncak pandemi lalu," kata Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, di Semarang, Jawa Tengah, Senin (12/9).
Menurut Gubernur, saat ini Pemprov Jawa Tengah sedang menghitung dengan seksama sumber anggaran lainnya yang bisa dimanfaatkan untuk mengintervensi dampak inflasi daerah akibat kebijakan kenaikan harga BBM.
Terkait hal ini, Bank Indonesia telah menghitung dan hingga September 2022 –setidaknya-- ada dana BTT yang bisa dimanfaatkan. Untuk 35 kabupaten/ kota di Jawa Tengah, akumulasinya mencapai sekitar Rp 500 Miliar.
“Maka angka ini bisa kita pakai untuk mengintervensi berbagai potensi yang memang bisa memicu kenaikan harga yang juga berpotensi menyebabkan inflasi di tengah- tengah masyarakat," jelasnya.
Upaya lainnya, masih jelas gubernur, Pemprov Jawa Tengah juga menggandeng Polda Jawa Tengah guna memastikan tidak ada oknum yang coba memanfaatkan situasi serta kondisi yang sedang tidak mengenakkan ini.
Semua Kegiatan ilegal yang dapat merugikan masyarakat harus ditindak. Siapapun yang mengambil untung dari situasi ini dengan cara- cara yang semakin menyusahkan masyarakat harus ditindak. “Maka yang ilegal- ilegal dipastikan akan ditindakan oleh kepolisian,” tegasnya.
Sesuai arahan Presiden Joko Widodo, masih jekas gubernur, pemerintah daerah bisa turut serta mengintervensi dampak kenaikan dengan memaksimalkan anggaran dua persen dari Dana Transfer Umum (DTU).
Yakni untuk subsidi dalam rangka menyelesaikan akibat dari penyesuaian harga BBM. Bentuknya bisa berupa bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat yang cukup terdampak dan membutuhkan.
Terkait anggaran dua persen dari DTU, gubernur juga telah menyiapkan rincian pemanfaatannya. Terutama pada masyarakat yang terdampak langsung seperti nelayan, petani, ojek online, awak angkutan umum dan lainnya.
Bantuan yang disiapkan di antaranya; bantuan sosial untuk 4.224 kru angkutan umum dan 17.000 driver ojek online sebesar Rp 12,7 miliar. Kemudian bantuan bagi pelaku distribusi pangan sebesar Rp 2,4 miliar.
Selain itu bantuan sosial sebesar Rp 8,7 miliar kepada 11.667 penerima Kartu Jateng Sejahtera, premi asuransi nelayan bagi 10.000 orang, subsidi tarif pada Trans Jateng sebesar Rp 17,9 miliar, subsidi biaya operasional melaut sebesar Rp 4,7 miliar untuk 14.375 nelayan kecil. “Termasuk bantuan bahan baku untuk 1.810 industri kecil menengah sebesar Rp 905 juta,” jelas Ganjar.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
