Khofifah Minta Penyaluran Bansos Dampak Kenaikan BBM Dipercepat
Rep: Dadang Kurnia/ Red: Fernan Rahadi
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa (kanan) memberikan bantuan kepada pengojek daring di Jember, Jawa Timur, Ahad (18/9/2022). Pemprov Jawa Timur menyiapkan anggaran Rp257 miliar untuk bantuan kepada penyandang disabilitas dan UMKM serta pembebasan pajak kendaraan bagi angkot dan ojek daring yang terdampak kenaikan harga BBM dan inflasi. | Foto: ANTARA/Seno
REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meminta penyaluran bantuan sosial dampak kenaikkan BBM Dipercepat. Khofifah menjelaskan, anggaran yang disediakan Pemprov Jatim untuk menjalankan program perlindungan sosial dampak inflasi dan kenaikan BBM mencapai Rp 257 miliar. Total anggaran tersebut dibagi ke dalam banyak program bantalan dan perlindungan sosial.
“Jadi kenapa ini perlu kita lakukan penyegeraan? Supaya masing-masing bisa meringankan beban dari dampak inflasi dan kenaikkan BBM,” kata Khofifah, Kamis (22/9/2022).
Khofifah kemudian merinci program bantalan dan perlindungan sosial yang dijalankan. Di antaranya pemberian bantuan bagi penerima Program Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas (ASPD) dengan target 4.000 penerima. Setiap orang mendapatkan bantuan sebesar Rp 600 ribu, sehingga total anggaran yang disiapkan senilai Rp 2,4 miliar.
Kemudian bantuan sosial bagi 24.271 pengemudi atau ojek konvensional maupun online dengan nilai bantuan masing-masing sebesar Rp 600 ribu. Total anggaran yang disiapkan mencapai Rp 14,6 miliar. Selain itu ada program pembebasan pajak kendaraan bermotor bagi 34.917 angkutan umum, terutama angkot. Adapun total anggaran yang disiapkan sebesar Rp. 64,1 miliar.
Khofifah melanjutkan, bantuan sosial juga diberikan kepada 30 ribu pelaku usaha mikro. Dimana masing-masing pelaku usaha mikro mendapatkan bantuan sebesar Rp 600 ribu, dengan total anggaran sebesar Rp 18 miliar. Selanjutnya bantuan sosial bagi 20.770 nelayan. Masing-masing nelayan akan mendapatkan bantuan sebesar Rp 600 ribu, dengan total anggaran mencapai Rp 12,5 miliar.
Khofifah melanjutkan, untuk mengantisipasi adanya inflasi dari sektor pangan, Pemprov Jatim juga menggelar Lumbung Pangan Jatim dan Operasi Pasar di lima Bakorwil dan 25 Pasar Rakyat. Untuk mensukseskan program ini Pemprov Jatim menyiapkan anggaran sebesar Rp 17,7 miliar.
Khofifah memastikan, sektor pertanian juga akan mendapatkan perhatian. Dimana Pemprov Jatim mengucurkan bantuan program Pekarangan Pangan Lestari berupa paket hidroponik, benih bibit hortikultura, kolam lele bagi 100 kelompok. Masing-masing kelompok penerima akan mendapatkan Rp 30 juta, dengan total bantuan senilai Rp 3 miliar.
Selain itu, lanjut Khofifah, akan digelar Pasar Pangan Murah di 20 lokasi dengan total anggaran sebesar Rp 600 juta. Khusus untuk sektor transportasi, Khofifah juga memastikan akan memberikan subsidi transportasi berupa subsidi angkutan kapal perintis dengan total subsidi sebesar Rp 15 miliar. Selain itu juga akan diberikan subsidi penumpang Bus Trans Jatim senilai Rp 9 miliar.
Berikutnya ada program bantuan sosial reguler berupa PKH Plus bagi 40 ribu keluarga dengan total anggaran sebesar Rp 80 miliar. Khofifah pun meminta bupati/ wali kota untuk bisa melakukan koordinasi secara intensif dengan seluruh jajaran untuk melakukan langkah-langkah strategis.
“Mari kita antisipsi semua situasi ini dengan baik sehingga daya beli masyarakat tetap tinggi, salah satunya melalui bantalan-bantalan ekonomi dan sosial ini," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
