REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR—Wali Kota Bogor, Bima Arya Sugiarto, mengaku bakal menemui Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait usulan anggaran bantuan keuangan (Bankeu). Bima Arya mengatakan, ada usulan bankeu sekitar Rp 230 miliar dari Pemkot Bogor ke Pemprov DKI Jakarta. Wali Kota Bogor menegaskan, bakal menanyakan program bankeu sebelum Anies purna jabatan sebagai Gubernur DKI Jakarta pada 16 Oktober mendatang.
"Saya akan komunikasikan ke Pak Anies lagi bagaimana progres untuk itu (usulan anggaran bankeu ke Pemprov DKI Jakarta). Saya akan komunikasikan dengan Pak Anies sebelum beliau selesai masa jabatan," kata Bima Arya kepada wartawan, Selasa (11/10/2022).
Bima Arya menuturkan, pihaknya akan meminta waktu terlebih dahulu untuk berkomunikasi dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Salah satunya membahas soal usulan anggaran bantuan keuangan.
Namun saat ditanya kapan pertemuan itu akan dilakukan, Bima Arya belum dapat memastikannya. “Pekan ini lah sebelum selesai masa jabatan Pak Anies," ujarnya.
Diketahui, Pemkot Bogor mengusulkan anggaran bantuan keuangan pada tahun ini ke Pemprov DKI Jakarta sebesar Rp 230 miliar. Beberapa dukungan yang usulkan ke Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan antara lain; pertama, usulan arm roll dan dump truck untuk penanganan sampah Sungai Ciliwung yang diusulkan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH).
Kedua, pengajuan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) terkait dengan revitalisasi beberapa kolam retensi sebagai penanganan banjir yang kerap terjadi di DKI Jakarta. Ketiga, pengajuan untuk pengadaan 10 unit bus listrik dan park and ride di Terminal Bubulak yang diusulkan Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bogor.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Bogor, Rudy Mashudi, mengatakan belum ada keputusan dari Pemprov DKI Jakarta sejauh ini. Sebelumnya ia telah berbincang dengan Bappeda Pemprov DKI Jakarta dan telah menyampaikan beberapa usulan yang sudah disampaikan di proposal.
“Kemarin sudah ada tim yang survei dari Kota Bogor. Dari bagian kerjasama dari Dishub DKI dan Bappeda, mereka akan memutuskan setelah mereka lakukan pembahasan,” ujarnya.
Sebelumnya, proses pengajuan bantuan tersebut telah masuk pada fase ketiga, setelah sebelumnya melalui usulan dan tahapan verifikasi. Berdasarkan ekspose yang disampaikan tiga dinas tersebut, Rudy menyebutkan kebutuhan pembangunan park and ride berkaitan dengan tingginya mobilisasi warga ke DKI Jakarta setiap harinya.
“Terminal Bubulak sudah jadi hub origin-destination atau tujuan asal pergerakan ke DKI Jakarta, pertama Rawa Mangun, Pasar Minggu, Tanjuk Periuk, setidaknya ada empat tujuan yang sekarang sudah berjalan,” kata Rudy.
Sedangkan untuk pengajuan 10 unit bus, dilanjutkan Rudy, sebagai dukungan dalam mewujudkan program transportasi Kota Bogor berkelanjuan yang ramah lingkungan. Rencananya, Pemprov DKI Jakarta akan melakukan rapat internal yang dilakukan pekan ini atau pekan depan untuk menentukan pengajuan tersebut.
Ia berharap, tiga usulan itu dapat disetujui oleh Pemprov DKI Jakarta. Mengingat bantuan yang diterima Pemprov DKI Jakarta terakhir pada tahun 2018. Selama kurun waktu tahun 2019, hingga 2022 Pemprov DKI Jakarta tidak menganggarkan bantuan untuk daerah penyangga. Sedangkan sejak tahun 2020 mengingat saat itu dilanda pandemi Covid-19.
“Artinya sudah sangat lama sekali, bantuan terakhir untuk pembangunan kolam retensi Cibuluh sebesar Rp 10 miliar. Dan belum ada bantuan lagi, kami berharap usulan itu disetujui, pertimbanganya kan memang harus berdampak pada DKI Jakarta,” imbuhnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika