REPUBLIKA.CO.ID, MOSKOW -- Juru bicara Kementerian Luar Negeri Maria Zakharova menyatakan pada Kamis (27/10/2022), keputusan memperpanjang atau tidak Black Sea Grain Initiative akan ditetapkan pada 18 November. Dia menekankan sebagian dari kesepakatan terkait pengiriman biji-bijian dan pupuk dari Rusia belum dilaksanakan.
"Kami tidak dapat melihat hasil dalam hal ini. Ini adalah fakta. Situasi ini tidak cocok untuk kami. Kami telah menyatakan ini di semua tingkatan. Kesepakatan itu dibuat dibentuk paket, dan semua bagian perlu diimplementasikan," ujar Zakharova dikutip dari Anadolu Agency.
Zakharova menyatakan, Rusia dengan senang hati memasok makanan dan pupuk Rusia ke negara-negara yang membutuhkannya berdasarkan perjanjian. "Rekening di bank tertentu diblokir sehingga pembayaran tidak bisa dilakukan. Ini terjadi karena sanksi dari Barat. Jika kami dibayar, kami bisa mengirimkan produk. Namun, ini tidak terjadi," ujarnya.
Turki, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Rusia dan Ukraina menandatangani perjanjian pada Juli di Istanbul untuk melanjutkan ekspor biji-bijian dari tiga pelabuhan Laut Hitam Ukraina. Berdasarkan perjanjian itu, Ukraina dapat memulai kembali ekspor biji-bijian dan pupuk Laut Hitam yang terhenti ketika Rusia menginvasi tetangganya pada 24 Februari, termasuk menjamin ekspor pupuk dari Rusia tidak terkena sanksi Barat. Kesepakatan ekspor ini disepakati selama 120 hari.
PBB sebelumnya telah menyatakan, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menghabiskan banyak waktu di telepon mencoba membuka blokir dari berbagai birokrasi yang menghentikan perdagangan pupuk Rusia dan biji-bijian Rusia yang difasilitasi oleh inisiatif tersebut. Upaya ini agar perjanjian yang akan berakhir pada 22 November ini bisa terus berlangsung selama setahun mendatang.
Ikuti Whatsapp Channel Republika