Wali Kota Probolinggo Terima Penghargaan dari KPK Terkait Aset Tanah
Red: Muhammad Fakhruddin
Wali Kota Probolinggo Terima Penghargaan dari KPK Terkait Aset Tanah (ilustrasi). | Foto: PGN
REPUBLIKA.CO.ID,PROBOLINGGO -- Wali Kota Probolinggo Hadi Zainal Abidin menerima penghargaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dengan penyertifikatan aset pemerintah daerah yang mencapai 100 persen.
Penghargaan tersebut diserahkan oleh Ketua KPK Firli Bahuri bersama Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa pada acara Pembukaan Road to Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) di Gedung Negara Grahadi Jatim, Surabaya, Kamis (1/12/2022).
"Saya bersyukur atas penghargaan dari KPK atas tercapainya 100 persen penyertifikatan aset Pemerintah Kota Probolinggo. Alhamdulillah, sudah lengkap 100 persen sudah selesai pada tahun 2022," kata Wali Kota Probolinggo yang biasa dipanggil Habib Hadi dalam rilis yang diterima di Kota Probolinggo.
Ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berkolaborasi mencegah terjadinya praktik korupsi, terutama di Kota Probolinggo.
"Peringatan Hari Antikorupsi pada hari ini adalah momentum gerakan bersama semua elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga supaya tidak ada lagi terjadi hal-hal yang merugikan potensi negara, khususnya di Kota Probolinggo," katanya.
Selain Pemerintah Kota Probolinggo, juga diserahkan penghargaan yang sama kepada pemerintah daerah dan kantor BPN kabupaten/kota di Jatim, yakni Kantor BPN Kota Probolinggo, Pemkab dan BPN Jember, Pemkab dan BPN Pasuruan, Pemkot dan BPN Blitar, dan Kanwil BPN Provinsi Jawa Timur.
Sementara itu, Gubernur Khofifah Indar Parawansa mengatakan bahwa capaian Pemprov Jatim telah menyertifikatkan sebanyak 2.607 bidang lahan pada tahun 2022.
"Hari ini yang terkonfirmasi kepada kami ada 2.607 bidang lahan senilai Rp1,2 triliun sudah bisa diselamatkan sebagai aset daerah," tuturnya.
Dalam sambutannya, Ketua KPK Firli Bahuri mengingatkan kepada seluruh undangan tentang bahaya korupsi bagi terwujudnya cita-cita dan tujuan bangsa.
"Untuk itu, saya berpesan agar setiap kepala daerah dapat menjalankan tata kelola pemerintahan dan pengawasan yang baik," katanya.
Ia berharap gubernur, bupati, dan wali kota agar melaksanakan tugas untuk memastikan bahwa tata kelola pemerintah berjalan, memastikan setiap tahap manajemen, perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, termasuk juga di dalam pengesahan anggaran harus dipastikan tidak terjadi intrik-intrik atau praktik-praktik korupsi.
Setiap tahunnya Hakordia diperingati setiap tanggal 9 Desember. Pada tahun ini KPK memusatkan kegiatan Hakordiadi Alun-Alun Kota Surabaya dengan mengusung tema Indonesia Pulih, Bersatu Berantas Korupsi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
