REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah Indonesia dan Australia memperpanjang kerja sama dalam bidang tata kelola ekonomi. Perpanjangan itu ditandai dengan penandatanganan Exchange of Letters Program Kemitraan Indonesia Australia untuk Perekonomian (Prospera) yang akan berlaku hingga 2026.
Penandatanganan tersebut dilakukan oleh Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Edi Prio Pambudi, bersama Deputy Secretary for Southeast Asia and Global Partners Group Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT) Australia Michelle Chan, pada 9 Desember 2022 di Canberra Australia. Perjanjian itu nantinya juga akan memperluas area cakupan kerja sama di antara kedua negara.
“Selain penyediaan tenaga ahli dan konsultasi rutin. Kedua negara juga dapat bertukar pengalaman mengenai reformasi kebijakan Pemerintah kedua negara melalui program Prospera,” ujar Edi dalam siaran pers, Jumat (16/12/2022).
Prospera merupakan kerja sama antara Indonesia dan Australia yang bertujuan mendorong pertumbuhan ekonomi kuat dan berkelanjutan. Program tata kelola ekonomi ini menyatukan para pakar Indonesia dan internasional untuk mendukung prioritas kebijakan ekonomi Indonesia, termasuk dalam bidang administrasi perpajakan, reformasi sistem kesehatan, pemulihan Covid-19, akselerasi digital, kebijakan inklusif disabilitas, serta iklim dan energi.
“Terlepas dari tantangan jangka pendek, seperti pemulihan ekonomi pasca pandemi, Indonesia memiliki peluang ekonomi sangat besar di masa depan. Prospera dapat membantu mendukung para pembuat kebijakan untuk memanfaatkannya,” jelas Chan.
Prospera sendiri telah bermitra dengan sekitar 30 lembaga di Indonesia. Termasuk Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan, Badan Pusat Statistik, Badan Pemeriksa Keuangan, dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
“Prospera selalu menjadi sumber berharga untuk membantu para pembuat keputusan di Indonesia mengatasi tantangan yang semakin kompleks. Kemitraan antara Lembaga Pemerintah di Indonesia dan Australia merupakan elemen berharga dari program ini, dan komitmen terbaru sekarang menunjukkan kemitraan kuat antara kedua Pemerintah kita,” ujar Duta Besar Australia untuk Indonesia Penny Williams.
Prospera telah melalui perjalanan panjang, berawal dari program tata kelola ekonomi Indonesia-Australia yang terbentuk setelah krisis keuangan Asia tahun 1997-1998. Dalam perjalanannya, Prospera berkembang untuk menjawab tantangan baru, seperti munculnya pandemi Covid-19 serta krisis multidimensional global di tahun ini.
Ikuti Whatsapp Channel Republika