REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono baru saja melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke dua instansi di DKI Jakarta, Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta, Selasa (3/1/2023). Menurut dia, hasil sidak pegawai yang dilakukan di dua lembaga itu lengkap seluruhnya.

“100 persen masuk, karena (hanya) dua badan ya, kepegawaian sama keuangan,” kata Heru seusai sidak, Selasa (3/1/2023).

Ditanya pegawai yang mangkir baik setelah absen, dia menampiknya. Pasalnya, kata dia, ada ancaman pengurangan tunjangan kinerja daerah (TKD) apabila hal itu dilakukan.

Berdasarkan pemaparannya, di setiap gedung yang dikunkungi, setidaknya ada 17 hingga 25 orang pegawai Pemprov DKI. Jumlah itu, belum termasuk pegawai lainnya di gedung yang sama dan kepala bidang yang diklaim Heru hadir seluruhnya.

Sebelumnya, saat melakukan kunjungan ke beberapa lokasi pada saat malam peralihan Tahun Baru 2022-2023 kemarin, dirinya berharap Pemprov DKI bisa bersinergi bersama seluruh masyarakat DKI. Utamanya, agar bisa lebih optimis menghadapi 2023.

Selama menjabat Pj Gubernur di 2022 lalu, dirinya mengaku jika tugas yang diberikan Presiden Jokowi cukup memberatkan. Menurut dia, ada tiga tugas utama yang disampaikan oleh Presiden Jokowi seperti penanganan banjir, kemacetan hingga ekonomi.

“Nah yang paling sulit adalah kemacetan,” kata Heru.

Dia menambahkan, saat pihaknya mengupayakan penguraian kemacetan, di waktu yang sama masyarakat tidak terbendung untuk membeli kendaraan bermotor. Oleh sebab itu, kata dia, pengendalian kian sulit pada akhirnya.

“Nah itu tantangan buat kita. Bukan tidak bisa,” jelasnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika