REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan, pemerintah akan membatasi pembangunan smelter yang tidak berorientasi pada energi hijau. Hal ini disampaikannya usai rapat terbatas terkait ekosistem pembangunan mobil baterai dan motor di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (13/1/2023).

“Ke depan, kita akan melakukan pembatasan terhadap pembangunan smelter yang tidak berorientasi pada green energy,” ujar Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan.

Bahlil mengatakan, upaya ini sebagai bentuk kepedulian pemerintah dalam rangka melakukan penataan terhadap pembangunan produk yang berorientasi pada green energy dan green industry.  

Ia menjelaskan, saat ini sudah banyak smelter yang memproduksi Nickel Pig Iron (NPI) yang masuk dalam kategori pionir. Oleh karena itu, pemerintah mulai melakukan penataan terhadap smelter yang produk hilirisasinya hanya sebesar 40 persen, sebab cadangan yang dimiliki juga tidak banyak.

“Kita tahu sekarang bahwa dulu kalau hanya produk NPI itu masuk dalam kategori pionir.  Sekarang kita banyak produk seperti itu. Sekarang, mulai kita tata karena cadangan kita gak banyak juga,” jelasnya.

Bahlil menegaskan perlu keseimbangan antara smelter yang akan dibangun dengan cadangan bahan baku yang ada.

“Sekarang kita dorong sektor hilirisasi dengan nilai tambah hingga 80 persen. Smelter-smelter yang produk hilirisasinya baru 40 persen kita akan tata kembali,” kata Bahlil.

Aturan terkait pembatasan smelter yang tidak berorientasi pada energi hijau ini pun masih akan dibahas lebih lanjut.

“Nanti kita breakdown. Aturan teknisnya nanti kita bahas,” tambahnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika