Tangani Banjir, Pemkot Semarang Gandeng Pemda Tetangga
Red: Yusuf Assidiq
Warga beraktifitas saat banjir di Kelurahan Trimulyo, Genuk, Semarang, Jawa Tengah. | Foto: Republika/Wihdan Hidayat
REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Upaya penanganan banjir di wilayah Kota Semarang, Jawa Tengah, harus dilakukan secara konprehensif. Oleh karenanya, pemerintah kota setempat akan menggandeng pemerintah daerah (pemda) tetangga, khususnya Kabupaten Semarang dan Kabupaten Demak.
Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu mengakui tahun ini banyak dilakukan pembangunan infrastruktur dalam upaya penanggulangan banjir. "Setelah Lebaran akan dilakukan pembangunan tanggul laut yang nyambung dari Semarang-Sayung (Demak), itu adalah bagian tanggul laut," kata Ita, sapaan akrab Hevearita.
Hal tersebut disampaikan usai bertemu dengan Dewan Pertimbangan Pembangunan Kota (DP2K) Semarang dalam rangka refleksi akhir tahun dan pembahasan prioritas pembangunan Kota Semarang pada 2023.
Tak hanya di hilir, kata dia, namun upaya penanggulangan banjir dari hulu juga akan dilakukan, mengingat beberapa banjir disebabkan air kiriman dari daerah lain di wilayah atas.
"Kemudian pengendalian di hulu, kita tergantung dengan Kabupaten Semarang. Caranya adalah duduk bersama baik dengan Kabupaten Semarang maupun Kabupaten Demak. Kami berpikir untuk dibangun waduk," ujarnya.
Dalam pertemuan itu, Ita mengingatkan prioritas pembangunan tidak hanya menyangkut infrastruktur, melainkan juga menyangkut ketahanan pangan sebagai upaya menangkal resesi global.
"Seperti Pak Jokowi selalu sampaikan adalah masalah resesi global. Kalau sudah mandiri pangan, daulat pangan, maka bisa mengurangi dampak-dampak yang akan terjadi di tahun ini," kata dia.
Adanya DP2K menjadi indikator Pemkot Semarang memiliki komitmen tinggi terhadap pembangunan dengan melihat berbagai aspek dan memperhatikan masukan-masukan dari berbagai unsur yang dibutuhkan agar dapat berjalan seiring bersama.
Senada, Ketua Harian DP2K Semarang Prof Sudharto P Hadi membenarkan upaya penanggulangan banjir memerlukan kerja sama antarkota/kabupaten sesuai dengan konsep eco-region.
"Bicara banjir, memang tidak bisa bicara batas administrasi. Ini Ungaranku, Semarangku, Demakku. Bicara banjir kemarin, pertanda kita semua harus duduk bersama," kata mantan rektor Universitas Diponegoro Semarang itu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
