REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Konsultan properti Knight Frank Indonesia mengungkapkan perpindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Nusantara, Kalimantan Timur, membuka peluang penambahan ketersediaan sewa perkantoran (lease office) dari gedung dan kantor pemerintahan pusat di Jakarta.
Senior Research Advisor Knight Frank Indonesia Syarifah Syaukat atau disapa Sari mengatakan, perpindahan IKN membuka peluang penambahan stok lease office dari gedung kantor pemerintah. Pihaknya melihat sebaran kantor dan gedung pemerintahan di area pusat bisnis (CBD) maupun luar CBD Jakarta cukup banyak. Setidaknya kami mencatat terdapat sekitar 40 gedung kantor pemerintahan di Jakarta," ujar Sari dalam seminar daring yang dipantau di Jakarta, Kamis (23/2/2023).
Bagaimana peluang gedung atau kantor pemerintahan ini masuk ke dalam pasar sewa perkantoran? Langkah awal yang diperlukan saat ini untuk melakukan atau mengetahui status bangunan sebelum masuk ke dalam daftar kantor dan bangunan yang disewakan adalah dengan melakukan audit bangunan (building audit). Menurut Sari, audit menjadi langkah awal mengidentifikasi status bangunan atau kantor pemerintah di Jakarta untuk kemudian dapat dilakukan building upgrade.
Building audit akan mengidentifikasi status bangunan melalui profil, antara lain lokasi, usia bangunan, kualitas bangunan terutama fasilitas utama, mechanical electrical, aspek Health, Safety, Security, and Environment (HSSE), serta fasilitas-fasilitas pendukung. Langkah rebuild atau retrofit menjadi pilihan untuk proses building upgrade, setelah bangunan pemerintah tersebut telah menjalani building audit.
"Bangunan yang sudah dilakukan upgrade pada umumnya akan memiliki peningkatan rental value dan sales price antara 12,3 persen sampai dengan 18 persen," ungkap Sari.
Sebelumnya, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengatakan Jakarta akan terus diperbaiki dan menjadi kota bisnis dan pariwisata, sedangkan Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, menjadi kota pemerintahan.
