REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mendorong BUMN pangan untuk mempersiapkan peningkatan kebutuhan jelang bulan suci ramadhan. Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga mengatakan BUMN mempunyai tugas untuk memenuhi kebutuhan sesuai dengan penugasan dari pemerintah untuk ramadhan dan lebaran.
"Kita akan dorong apa yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab kami dapat dipenuhi BUMN sehingga bisa mendukung langkah pemerintah dalam menghadapi ramadhan dan lebaran, baik dari sisi kesehatan dan pangan," ujar Arya dalam diskusi terkait kesiapan BUMN dalam menjaga ketahanan pangan dan kesehatan menjelang ramadhan di kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Rabu (15/3/2023).
Dalam acara tersebut, Arya pun menanyakan kesiapan ketersediaan pangan kepada Direktur Bisnis Perum Bulog Febby Novita dan Direktur Komersial RNI (Persero) atau ID Food Ardiansyah Chaniago untuk lebaran.
Arya menyampaikan BUMN menyiapkan sekitar 21 ribu ton daging sapi untuk Ramadhan dan lebaran yang berasal dari ID Food sebanyak 3.000 ton dan Bulog sebanyak 18 ribu ton daging sapi.
"Untuk ramadhan dan lebaran, BUMN bisa penuhi sekitar 30 persen dari total kebutuhan nasional untuk daging sapi," ucap Arya.
Untuk minyak goreng, Arya menyebut ID Food dan Bulog menyiapkan 20 persen dari kebutuhan minyak goreng nasional pada masa ramadhan dan lebaran. Pun dengan pasokan gula yang mencapai 60 persen-70 persen dari total kebutuhan nasional.
"Kalau beras sudah aman, terlebih untuk komersial tadi Bulog siap memenuhi berapa pun permintaan," sambung Arya.
Arya mengatakan ID Food juga telah menyiapkan 2.000 paket tepung. Sementara, Bulog sendiri telah menerima jutaan pesanan paket tepung untuk presiden, wakil presiden, dan sejumlah lembaga selama ramadhan dan lebaran.
"Sehingga saat ramadhan dan lebaran tidak ada yang kurang, walaupun ada yang yang misalnya untuk hal-hal lain sepeti daging dan minyak goreng, tidak semua oleh kami, BUMN. Mudah-mudahan untuk bagian kami, bisa kami kerjakan dengan baik," kata Arya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika