Foto: Republika
Mudik (Ilustrasi). Pj Gubernur DKI Heru Budi minta warga jangan membawa saudara saat kembali ke Jakarta.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono memerintahkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta, Satpol PP DKI Jakarta dan Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta agar mengimbau warga DKI Jakarta yang mudik ke kampung halamannya untuk tidak kembali membawa saudaranya ke DKI Jakarta. Sebab, penduduk di DKI Jakarta sudah mencapai 11,7 juta.
"Kalau nanti di dalam proses kembalinya masyarakat ke DKI Jakarta. Nanti dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta, Satpol PP DKI Jakarta dan Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta juga untuk bisa menjaga memberitahukan warganya untuk tidak kembali membawa kolega. Kira-kira seperti itu. Ya sanak saudara," kata Heru dalam sambutan Apel Kesiapsiagaan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Menjelang Hari Raya Idul Fitri 1444 H di Silang Monas, Jakarta Pusat pada Selasa (11/4/2023).
Namun, saat ditanyakan kembali apakah warga yang pulang ke kampung halamannya tidak boleh membawa saudaranya ke DKI Jakarta. Ia hanya menjawab dengan sekenanya.
"Boleh saja membawa saudara dari kampung halaman tapi memiliki pekerjaan dan memiliki keterampilan yang memang bertugas di DKI Jakarta. Bukannya tidak boleh," kata dia.
Sebelumnya diketahui, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menilai banyaknya perpindahan warga ke Ibu Kota beberapa waktu ini karena dipicu baiknya layanan sosial di Kota Metropolitan itu.
"Hal ini karena apa? Karena dokternya bagus, RS-nya bagus, AC, di tempat lain, tidak temukan itu. Belum lagi jaring pengaman sosial ada 17 mulai KJP (Kartu Jakarta Pintar) hingga bantuan sembako," kata Heru Budi di Jakarta, Ahad (5/2/2023).
Dia memberikan contoh, di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pasar Minggu, Jakarta Selatan, dari 14 pasien dalam satu ruangan, sembilan di antaranya adalah warga luar DKI Jakarta.
Hal itu juga, kata Heru, ditambah dengan adanya kebijakan pemerintah pusat bahwa perpindahan penduduk tidak lagi memerlukan rekomendasi, akhirnya terjadi penambahan perpindahan penduduk, termasuk di kantung-kantung masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Jakarta.
"Data yang saya terima per bulan ini, perpindahan penduduk naik, termasuk mohon maaf sekali lagi, di kantong-kantong masyarakat berpenghasilan rendah semakin meningkat," kata dia.
Heru mengaku pihaknya tidak bisa dan tidak diperbolehkan melakukan batasan atas perpindahan penduduk. Namun, Heru meminta jajaran Pemprov DKI hingga tingkat terbawah yakni RW dan RT untuk memperhatikan hal ini.
