REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyoroti permasalahan ekonomi dan kesejahteraan rakyat yang saat ini terjadi. Menurut dia,dalam sembilan tahun terakhir kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi), terjadi sebuah kemunduran.

Salah satu yang sulit dimengerti pihaknya adalah pembangunan infrastruktur yang terus dilakukan pemerintah, kala ekonomi Indonesia sedang turun. Banyak megaproyek yang seharusnya bisa ditunda terlebih dulu pelaksanaannya.

"Kami berpendapat, pemerintah tidak sensitif. Pemerintah juga kurang berpihak kepada seratus juta lebih rakyat kita, yang sedang mengalami kesulitan hidup yang serius," ujar AHY pidatonya yang mengangkat tema 'Agenda Perubahan dan Perbaikan untuk Indonesia yang Lebih Baik' di kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta Pusat, Jumat (14/7/2023).

Pada saat bersamaan, AHY juga menyoroti kesejahteraan abdi negara yang kurang diperhatikan. Dalam sembilan tahun terakhir, gaji aparatur sipil negara (ASN), guru, tenaga kesehatan, TNI-Polri, hingga perangkat desa hanya naik dua kali dengan akumulasi kenaikan 11 persen.

"Ini jelas tidak adil. Kebijakan ini mesti diubah dan diperbaiki. Kita juga harus memperhatikan nasib guru dan pegawai honorer. Secara bertahap, angkat mereka sebagai ASN, dengan kebijakan yang tepat," ujar putra sulung Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu.

Sikap, kebijakan, dan tindakan pemerintah seperti itulah yang perlu diubah dan diperbaiki.

Selain itu, ia menyoroti pemangkasan subsidi untuk rakyat kecil. Anggaran yang ada seharusnya dialokasikan dan diprioritaskan untuk meringankan penderitaan rakyat.

Beberapa di antaranya dengan memberikan subsidi listrik, pupuk, dan solar kepada masyarakat yang membutuhkannya. Mengingat, tiga hal tersebut mengalami kenaikan harga yang cukup tinggi dan membuat rakyat semakin kesulitan.

"Subsidi listrik untuk kalangan miskin, subsidi solar untuk nelayan, dan subsidi pupuk untuk petani harusnya bisa lebih diperkuat dan tepat sasaran," ujar AHY.

Ikuti Whatsapp Channel Republika