REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan mengakui program subsidi konversi motor listrik masih butuh perbaikan. Karena itu Luhut berharap kuota subsidi Rp 7 juta yang disiapkan untuk 50 ribu unit hingga akhir tahun dapat terserap habis dan dapat dioptimalkan masyarakat.

“Kita sadar masih ada ruang untuk perbaikan yang perlu dilaksanakan agar program konversi dapat memenuhi target 50 ribu unit pada akhir tahun 2023,” kata Luhut di Jakarta, Jumat (28/7/2023).

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat, hingga kini baru sekitar 4.578 unit motor yang diajukan untuk mengikuti program subsidi konversi atau kurang dari 10 persen dari kuota. Luhut menegaskan, diperlukan kerja sama erat yang solid dari berbagai pihak agar program konversi berkontribusi dalam upaya transisi energi dari sektor transportasi.

Di hari yang sama, Kementerian ESDM bersama Kementerian Perhubungan dan Kepolisian RI menandatangani Surat Keputusan Bersama (SKB) sebagai upaya percepatan implementasi konversi motor listrik. Di antaranya, berupa percepatan mekanisme cek fisik dan administrasi dokumen kendaraan, hingga penerbitan STNK maupum plat nomor.

“Hal ini penting agar kendaraan dapat digunakan kembali di jalan raya, dibentuk juga integrasi informasi lintas kementerian lembaga dan badan usaha sehingga bisa mendukung percepatan konversi,” kata dia.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Arifin Tasrif, mengatakan, pada (31/7/2023) pekan depan, pemerintah akan merapatkan kembali untuk percepatan program subsidi motor listrik baik untuk konversi maupun pembelian motor baru. Sementara ini, Arifin mengatakan, pihaknya akan fokus melakukan promosi termasuk meminta bantuan Kepolisian maupun Kementerian Perhubungan untuk ikut mengampanyekan konversi motor listrik.

Ikuti Whatsapp Channel Republika