REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengajak masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya pada Pemilu 2024 meski tak ada calon yang sempurna. Sebab, ketika pemilih tidak menggunakan hak suara, berarti ia membiarkan orang jahat berkuasa.

Mahfud awalnya menjelaskan bahwa tidak ada calon pemimpin yang sempurna. Pasti ada kebaikan dan keburukannya masing-masing. "Semua calon pemimpin yang ada itu kalau dicari baiknya pasti ada, dicari jeleknya pasti ada," kata Mahfud dalam pidatonya di acara 'Forum Diskusi Sentra Gakumdu-Wujudkan Pemilu Bersih' di Jakarta, Selasa (8/8/2023).

Karena itu, Mahfud meminta masyarakat tidak mengurungkan niat untuk mencoblos hanya karena tidak ada pemimpin yang tanpa keburukan alias sempurna. Dia mendorong masyarakat untuk memilih calon pemimpin yang keburukan atau kejelekannya paling sedikit.

"Pilihlah yang kejelekannya lebih sedikit karena pemimpin harus ada. Kalau tidak ada, Saudara sekalian, maka kita sendiri yang akan rugi," ujar mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu.

"Ada sebagian orang, filsuf politik mengatakan begini, 'Pemilu itu bukan mencari pemimpin yang baik, pemilu itu sulit menghadirkan pemimpin yang baik, tapi pemilu itu adalah untuk menghalangi orang yang lebih jahat untuk menjadi pemimpin'," kata Mahfud menjelaskan.

Menurut Mahfud, masyarakat harus memilih pemimpin yang mau mendengarkan aspirasi rakyat. Jangan memilih calon pemimpin yang hanya mendengarkan aspirasi kelompoknya, apalagi calon pemimpin yang memanfaatkan politik identitas.

Dalam kesempatan itu, Mahfud juga menyampaikan, pemilu merupakan sarana untuk mencari dan menentukan pemimpin, bukan untuk mencari musuh. Pemimpin yang dicari adalah sosok yang bisa mendengarkan sekaligus menjahit aspirasi masyarakat yang berbeda-beda.

Karena itu, Mahfud meminta pihak yang kalah dalam pemilu agar tidak menjadi kelompok oposisi yang berupaya memecah belah masyarakat. "Mengontrol boleh, mengkritik itu boleh, tapi menimbulkan perpecahan yang menahun memanjang itu dari pemilu sekarang sampai pemilu berikutnya itu tidak boleh," ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika