REPUBLIKA.CO.ID, NEW DELHI -- Polisi India turun tangan untuk menghentikan pertemuan para aktivis, akademisi, dan politisi yang membahas isu-isu global menjelang KTT G20. Pertemuan puncak negara industri dan berkembang akan diselenggarakan di New Delhi bulan depan.
Penyelenggara pertemuan untuk konferensi "We20" mengatakan, mereka menerima surat dari polisi New Delhi pada Ahad (20/8/2023) pagi. Dalam surat itu, menurut juru bicara We20 Kavita Kabeer, memberitahu mereka mengakhiri pertemuan karena tidak memiliki izin yang tepat di zona keamanan tinggi.
“Kami terkejut bahwa kami perlu memiliki izin untuk mempraktikkan demokrasi,” ujar pernyataan penyelenggara acara.
Pernyataan penyelenggara mengatakan, polisi juga telah mencoba untuk mengganggu pertemuan sehari sebelumnya. Kepolisian mencegah orang mencapai tempat tersebut, tetapi acara tetap berjalan sesuai jadwal.
Surat kabar Hindu mengutip petugas polisi Sanjay Sain mengatakan, bahwa tidak ada izin polisi yang diminta untuk pertemuan tersebut. “Mereka telah mendirikan tenda di luar gedung. Dan ada banyak orang berkumpul di daerah di mana Bagian 144 (larangan pertemuan empat orang atau lebih) diberlakukan,” kata Sain.
Hampir 400 peserta telah menghabiskan dua hari untuk memperdebatkan agenda G20 dan isu-isu kunci yang mempengaruhi sebagian besar populasi dunia. Isu yang dibahas termasuk ketahanan pangan, perubahan iklim, hak buruh, sumber daya alam, dan meningkatnya ketidaksetaraan.
Pertemuan tersebut juga menampilkan pembicara yang kritis terhadap Perdana Menteri Narendra Modi dan peran pemerintahnya menjadi tuan rumah KTT G20. Pihak penyelenggara mengatakan, acara puncak tersebut digunakan untuk mendukung Bharatiya Janata Party dari Modi menjelang pemilihan umum tahun depan. Penyelenggara pertemuan We20 mengatakan, G20 adalah acara jejaring populer untuk orang kaya dan berkuasa, dengan dalih menyelamatkan dunia.
Kritik terhadap Modi mengatakan, prinsip-prinsip demokrasi India berada di bawah ancaman. Serangan terhadap media dan kebebasan berbicara semakin membesar di bawah pemerintahannya. Menteri Modi menyangkal hal ini dan mengatakan demokrasi India kuat dan berkembang.
Anggota parlemen oposisi Kongres India Jairam Ramesh mengatakan, polisi Delhi menghentikan orang-orang menghadiri pertemuan We20. Sedangkan Pemimpin Partai Komunis India A. Raja mengatakan, tindakan polisi itu merupakan serangan terhadap kebebasan berekspresi.
Kritikus juga menantang kepentingan G20 dan pihak yang diuntungkan. “G20 diselenggarakan untuk mengamankan kepentingan beberapa perusahaan. Kami perlu bekerja untuk mengamankan kepentingan kami, hak kami, hutan kami, air kami,” kata Roma Malik dari Serikat Pekerja Hutan Seluruh India.
Ikuti Whatsapp Channel Republika