Rabu 06 Sep 2023 19:50 WIB

BKKBN Ajak Kepala Daerah di Kalbar Konsentrasi Turunkan Stunting

Stunting Kalbar di angka 27,8 persen.

Red: Erdy Nasrul
Ilustrasi stunting
Foto: Dok. Pemprov Babel
Ilustrasi stunting

REPUBLIKA.CO.ID,  PONTIANAK -- Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) RI Hasto Wardoyo mengajak kepala daerah, mulai dari gubernur, bupati, dan wali kota di Kalimantan Barat untuk konsentrasi dalam upaya menurunkan stunting yang kini masih berada di 27,8 persen. 

Stunting Kalbar di angka 27,8 persen. "Saya minta perusahaan bisa menjadi bapak asuh anak stunting. Begitu pula dengan Penjabat Gubernur, Bupati dan Wali Kota. Jika stunting tak turun akan saya lapor Kemendagri dan Presiden untuk dievaluasi," kata Kepala BKKBN Hasto Wardoyo saat menghadiri kegiatan Rapat Koordinasi (Rakor) Program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting Provinsi Kalbar, di Pontianak, Rabu (6/9/2023).

Baca Juga

Indikator prestasi kinerja keberhasilan kepala daerah dalam menyejahterakan warganya dan memacu kemajuan pembangunan daerah, salah satunya adalah stunting.

Sekarang angka stunting di Kalbar 27,8 persen. Jika angka stunting nanti tidak sampai di angka 15 persen maka ini akan menjadi tugas berat. Di mata Presiden, kata dia, pastinya ini akan menjadi perhatian serius.

Menurut dia, dalam penanganan stunting di Kalbar perlu menyasar ke daerah strategis, seperti Sambas yang penduduknya banyak dan di beberapa kabupaten/kota angka pernikahan dini masih tinggi.

"Kabupaten Melawi itu kawin usia mudanya masih banyak. Ini perlu perhatian," kata Hasto.

Sehingga untuk mengejar prevalensi stunting 14 persen pada 2024, kata dia, perlu kerja keras bagi Kalbar. Ia meminta pasangan yang akan menikah betul-betul siap sehingga tidak menghasilkan stunting baru.

Hasto juga mengimbau pemerintah daerah di Kalbar agar memasukkan data pra nikah yang masih rendah. Contohnya, kata dia, selama setengah tahun ini data yang masuk hanya dua ribu, padahal pernikahan lebih dari 14 ribu pasangan.

Ia mengatakan jangan sampai kepala daerah semangatnya hanya mengejar anak stunting, tapi yang mau hamil tidak dikejar. Padahal, orang yang menikah itu hampir 80 persen hamil pada tahun pertama.

"Stunting ini perlu menjadi perhatian. Jika strateginya tidak cerdas maka akan kedodoran dan stunting baru akan lahir terus karena hanya memperhatikan kasus paparan stunting, namun yang belum lahir tidak dipikirkan. Saya berharap kalau bisa mencegah lahirnya stunting baru," kata Hasto.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement