REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Wakil Presiden KH Ma'ruf berpesan agar dalam pengembangan energi panas bumi atau geothermal di Indonesia tetap memperhatikan keberlanjutan. Dia mengingatkan, sebagian besar sumber panas bumi berada di dalam kawasan hutan.
Karenanya, pengelolaan yang tidak memperhatikan daya dukung ekosistem berpotensi menimbulkan kerusakan hutan dan mengancam kehidupan satwa. "Untuk itu, upaya pelestarian kawasan hutan di area sumber panas bumi perlu dilakukan secara berkelanjutan," ujar Kiai Ma'ruf saat membuka acara The 9TH Indonesia International Geothermal Convention and Exhibition (IIGCE) 2023 di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Rabu (20/9/2023).
Menurutnya, Pemerintah saat ini tengah gencar untuk mendorong pengembangan energi baru terbarukan (EBT) yang belum tergali maksimal, salah satunya geothermal. Ini karena Indonesia memiliki potensi panas bumi lebih dari 20 Gigawatt (GW), sedangkan pemanfaatan panas bumi menjadi listrik baru sekitar 2,3 GW.
Karena itu, Wapres mendorong pengembangan panas bumi melalui berbagai skema bisnis yang lebih menjanjikan dan pengembangan inovasi teknologi yang terjangkau. "Dengan dukungan ini, diharapkan pada tahun 2060, kapasitas pembangkit panas bumi di Indonesia akan mencapai 22 Gigawatt," ujar Kiai Ma'ruf.
Kiai Ma'ruf mengatakan, Indonesia diberkahi potensi energi baru terbaru (EBT) yang melimpah, tetapi belum dimaksimalkan keseluruhan. Karena itu, sejalan dengan komitmen transisi energi menuju Net Zero Emission (NZE) pada 2060, Pemerintah dalam lima tahun terakhir mengoptimalkan pengembangan EBT di Indonesia.
"Potensi EBT yang melimpah ini harus dioptimalkan untuk mempercepat transisi energi. Kita berharap pada tahun 2060 kapasitas pembangkit EBT bisa mencapai sekitar 700 Gigawatt, yang berasal dari berbagai potensi yang kita miliki seperti surya, hidro, angin, bioenergi, arus laut, dan panas bumi," ujarnya.
Kiai Ma'ruf menekankan pengembangan pembangkit panas bumi harus dapat berkontribusi mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, khususnya dalam pembangunan infrastruktur dan meningkatkan pendapatan masyarakat setempat.
Karenanya, Ketua Harian Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) ini meminta Pemerintah daerah dan pengembang panas bumi agar dapat bekerja sama memaksimalkan potensi pemanfaatan langsung panas bumi, baik untuk pengolahan di sektor agrikultur, sarana rekreasi edukatif, dan pariwisata di wilayah yang dikelola.
"Saya berharap pemerintah daerah dapat lebih berperan aktif dan menjadi fasilitator dalam kegiatan pengusahaan dan pemanfaatan panas bumi, sekaligus memberikan pemahaman secara holistik kepada masyarakat terkait potensi, dampak, dan prospek pelaksanaan proyek pengembangan panas bumi di wilayah masing-masing," ujarnya.
Ia juga berharap forum ini dapat menjadi media untuk bertukar pengetahuan, pengalaman, gagasan, dan terobosan serta praktik terbaik pengelolaan dan pengembangan panas bumi sebagai upaya transisi energi menuju NZE 2060.
Ikuti Whatsapp Channel Republika