REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif memastikan pemerintah belum akan memberikan kebijakan Pertashop (pom bensin kecil di daerah) untuk menjual Pertalite. Hal ini dikarenakan harga minyak dunia yang masih tinggi sehingga akan menjadi beban subsidi di APBN.

"Kalau jual Pertalite, ini kan nanti bisa menambah subsidi lagi kan. Harus dievaluasi lebih dalam lagi, kalau enggak nanti APBN-nya jebol," kata Arifin di Kementerian ESDM, Jumat (20/10/2023).

Apalagi, kata dia, saat ini posisi penjualan BBM Pertalite masih kerap di atas kuota yang ditetapkan. Bahkan kuota BBM yang dikompensasi pemerintah ini dari tahun ke tahun semakin naik.

"Harga minyak dunia saat ini aja kan sudah 92 dolar AS per barel, jadi memang sekarang pengawasan yang harus kita tingkatin terus. Jadi, kita juga imbau masyarakat untuk beralih juga ke Pertamax, jangan malah pindah ke Pertalite," ujar Arifin.

Kenaikan harga minyak yang memicu PT Pertamina (Persero) menaikkan harga jual Pertamax membuat disparitas harga antara Pertamax dan Pertalite tinggi. Hal ini membuat pengusaha Pertashop di Jawa Tengah dan DI Yogyakarta menjerit.

Banyak dari mereka terpaksa gulung tikar. Ketua Paguyuban Pengusaha Pertashop Jateng dan DIY, Sadewo, berharap agar pemerintah memenuhi usulan mereka yang disampaikan melalui Komisi VII DPR RI pada Juli lalu.

Mereka berharap dapat menjual Pertalite hingga elpiji tiga kg agar mampu bersaing dengan pengecer lainnya. Apalagi saat ini dari sekitar 420 pengusaha Pertashop yang bergabung paguyuban, hanya sekitar 200 lebih yang masih bisa bertahan.

"Karena kebanyakan pengusaha Pertashop ini kan ambil KUR (kredit usaha rakyat), sekarang mereka nggak untung, tetap buka yang penting bisa bayar cicilan," ujar Sadewo.

Ikuti Whatsapp Channel Republika