REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor, Jawa Barat, meningkatkan target luas sawah atau lahan pertanian yang didaftarkan Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) pada 2023 ini. Targetnya meningkat dari tahun sebelumnya, sebagai bentuk perlindungan terhadap petani dari dampak kekeringan musim kemarau yang disertai fenomena El Nino.
Bupati Bogor Iwan Setiawan mengatakan, dampak kekeringan dan El Nino ini sudah diprediksi oleh Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan (Distanhorbun) Kabupaten Bogor sejak jauh hari. Karenanya, kata dia, bantuan fasilitasi untuk AUTP dinaikkan dari tahun sebelumnya.
“Tahun lalu, di 2022, kita menargetkan hanya 10 ribu hektare sawah yang diasuransikan. Nah, tahun ini, sebagai bagian dari antisipasi, kita naikkan jadi 25 ribu hektare. Karena sejak jauh hari juga BMKG (Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika) telah memprediksi dampak kekeringan ini, jadi kita juga sosialisasikan ke para petani,” ujar Iwan, Kamis (26/10/2023).
AUTP itu disebut bentuk perlindungan terhadap petani dari kerugian akibat gagal panen. Dengan sawah yang terdaftar asuransi, petani bisa mengajukan klaim dengan nilai Rp 6 juta per hektare.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Distanhorbun Kabupaten Bogor Tatang Mulyadi menjelaskan, premi asuransi tersebut ditanggung Pemkab Bogor dan pemerintah pusat. Artinya, petani tak perlu lagi membayar dan cukup mendaftarkan sawahnya kepada petugas untuk diarahkan masuk ke dalam sistem.
“Sejauh ini, yang mengajukan asuransi itu sudah sekitar 16.800 hektare. Kami terus mendorong agar mereka yang belum mengasuransikan lahannya bisa segera masuk. Ini menjadi bukti pemerintah hadir melindungi para petani,” kata Tatang.
Tatang mengatakan, hingga kini ada 41 kelompok tani (poktan) yang mengajukan klaim asuransi karena mengalami gagal panen. Kondisi tersebut dilaporkan terjadi di sebelas kecamatan, yaitu wilayah Kecamatan Sukamakmur, Cileungsi, Gunungputri, Citeureup, Klapanunggal, Rumpin, Tenjo, Nanggung, Cibungbulang, Jasinga, dan Pamijahan. Beberapa di antaranya disebut sudah menerima klaim asuransi dengan nominal berbeda sesuai luasan lahan.
Menurut Tatang, pemerintah juga terus berupaya menangani persoalan kekeringan. Baru-baru ini, kata dia, dibagikan sekitar 300 pompa air berbahan bakar gas dari pemerintah pusat untuk membantu petani mengatasi kekeringan. Ia menyebut Kabupaten Bogor mendapat jatah bantuan 664 pompa air.
“Kita terus berkoordinasi dengan berbagai pihak, termasuk dengan pemerintah pusat, untuk bersama-sama menangani dampak kekeringan ini. Kita juga sedang menyiapkan bantuan benih untuk para petani, sehingga ketika kondisi sudah memungkinkan untuk menanam kembali, petani bisa dengan cepat mengisi sawah-sawahnya,” ujar dia.