REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus menggencarkan operasi pasar untuk menjaga kestabilan harga bahan pokok, terutama beras. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa pun meminta bupati/ wali kota untuk lebih komprehensif melaksanakan operasi pasar di masing-masing daerah, sehingga kestabilan harga kebutuhan pokok terus terjaga.
"Harapannya supaya keterjangkauan masyarakat dan daya beli mereka bisa terpenuhi sesuai dengan kebutuhan rumah tangga masing-masing," kata Khofifah, Ahad (29/10/2023).
Terkait stok beras, Khofifah menjelaskan dari September 2022 hingga September 2023, Jatim surplus beras sekitar 9,23 persen. Meski demikian, ia memgakui harga beras saat ini memang cenderung tinggi. Hal ini lantaran harga gabah kering panen (GKP) dan gabah kering giling (GKG) memang sudah di atas harga pokok yang ditetapkan pemerintah.
"Jadi HPP-nya di Jawa Timur Rp 5.000, tetapi sampai penggilingan harganya Rp 6.800. Itulah yang menjadikan proses selesai penggilingan beras itu di atas HET. Ini kondisi secara nasional yang harus kita intervensi lebih masif," ujarnya.
Meski begitu, Khofifah memastikan stok beras Jatim dalam kondisi aman. Bahkan saat ini, selain memenuhi kebutuhan di dalam provinsi, Jawa Timur juga menyuplai logistik ke 16 provinsi di Indonesia Timur. Dimana sekitar 80 persen logistik Indonesia Timur disuplai oleh Jawa Timur.
Terkait tempat digelarnya operasi pasar murah, Khofifah mengatakan terus berganti dari minggu ke minggu. Terakhir, operasi pasae digelar di Kota Blitar pada Sabtu (28/10/2023). Kota Blitar menjadi titik operasi pasar murah ke-39 yang digelar Pemprov Jatim dalam rangka menstabilkan harga bahan pokok.