REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah berupaya mendorong peningkatan penggunaan kendaraan listrik. Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Ad Interim Erick Thohir mengatakan pemerintah saat ini tengah melakukan revisi Perpres 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai.

"(Targetnya) kita dorong bulan ini, sebelum COP 28 bahkan maunya, tapi kan kalau di Indonesia tanda tangan Perpres kalau masing-masing menteri (misalnya) dua minggu atau sebulan," ujar Erick usai menandatangani nota kesepahaman atau Mou pembentukan mekanisme bilateral kolaborasi memajukan kendaraan listrik Indonesia-Australia dengan Menteri Industri dan Sains Australia Edham Nurredin Ed Husic di kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Kamis (23/11/2023).

Erick mengisyaratkan revisi Perpres akan memberikan dorongan dalam peningkatan penyerapan kendaraan listrik. Erick menyampaikan saat ini produksi mobil listrik maupun baterainya belum sebanding dengan permintaan yang membuat masa tunggu lama untuk setiap pembelian. 

"Terobosanya harus ada investasi industrinya di sini, kita percuma dorong beli mobil, kalau mobilnya belum ada di pasar, dan ini kenapa kita dorong makanya pemerintah ada subsidinya," ucap Erick. 

Hal serupa pun terjadi pada sektor motor listrik yang mana produksi baterai motor listrik jauh lebih kecil daripada mobil listrik. Untuk itu, Erick mengatakan pemerintah mengundang investasi baterai motor listrik dalam memenuhi kebutuhan transisi motor konvensional ke motor listrik. 

"Makanya pemerintah nanti ngeluarin perpres dan juga mendorong makin banyaknya investasi di Indonesia, baik mobil dan baterainya, termasuk insentifnya supaya kita juga mendorong permintaan, kalau bisa misalnya seluruh mobil di Indonesia nanti 50 persen jadi listrik misalnya," kata pria kelahiran Jakarta tersebut. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika