REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Dewan Da’wah Islamiyah Indonesia (DDII) kembali membuka Program Kaderisasi Ulama Dewan Da’wah (PKU Dewan Dakwah). Program ini merupakan ikhtiar untuk melahirkan ulama muda penerus risalah.
"PKU Dewan Dakwah merupakan program beasiswa S3 atau doktoral, sehingga lahir ulama yang otoritatif menjawab berbagai masalah umat," kata Ketua Bidang Kaderisasi Ulama Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia angkatan ke 2, Budi Handrianto, dalam keterangan resminya, Ahad (26/11/2023).
Selain itu, dia melanjutkan, PKU ini bertujuan menghasilkan ulama cendekia yang memiliki semangat perjuangan dan dakwah, memiliki leadership yang kuat, menguasai peta dakwah tanah air, dan bisa menjadi teladan bagi umat.
"Saat ini, kita menghadapi tantangan dari modernisasi dan globalisasi. Untuk tetap relevan, ulama perlu memahami konteks zaman dan menanggapi berbagai isu kontemporer dengan pendekatan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam," ujar Budi.
Ia menjelaskan, selain kuliah di beberapa universitas, para peserta didik akan belajar dengan sistem boarding (nyantri) selama satu tahun untuk mendapatkan berbagai macam ilmu dan keahlian sekaligus meraih gelar kesarjanaan tertinggi, yaitu mengikuti program doktor di bidang pendidikan, dakwah, dan dirasah Islamiyah.
"Dengan begitu, akan lahir para kader ulama yang akan meneruskan dakwah ulama terdahulu yang telah banyak memberikan sumbangsih bagi masyarakat Indonesia," kata Budi.
Karena memang, salah satu alasan penting mengapa program kaderisasi ulama ini harus terus berjalan adalah sebagai upaya melanjutkan estafet perjuangan para pendahulu yang telah menghadap Allah. Apalagi saat pandemi Covid, banyak ulama yang juga terpapar dan berpulang.
“Antara lain seperti Allahyarham Drs Muhammad Siddik ulama senior yang aktif berkiprah di dunia internasional, mantan Ketua Umum Dewan Da’wah. Lalu KH Amien Nur, putra ulama pejuang, pahlawan Nasional KH Noer Ali. Juga KH Abdul Rasyid bin Abdullah Syafii, ulama kharismatik Betawi, juga putra ulama pejuang KH Abdullah Syafii. Juga Dr KH Luthfi Fatullah dan banyak lagi,” ujarnya.
Sebagai warisan Perdana Menteri pertama NKRI, Mohammad Natsir, sejak berdirinya pada 1967, DDII sudah mengirimkan ribuan dai atau guru ngaji ke daerah-daerah tertinggal dan pulau terluar. Urgensi pengiriman para guru ngaji ini selain untuk mengajarkan agama kepada masyarakat Muslim di daerah 3T, juga turut mendukung dan berkontribusi terhadap pencapaian sustainable development goals (SDGs) Indonesia.
Apalagi dalam Rakornas tahun 2022, DDII sudah meluncurkan Fatwa Kebangsaan. Munculnya Fatwa Kebangsaan DDII ini dalam rangka untuk menegakkan NKRI. "Ini sedikit di antara banyak bukti bahwa DDII tak pernah main-main dalam mengokohkan dan membangun NKRI," katanya.
Karena itu ia mengajak semua pihak untuk ikut terlibat mendukung PKU DDII, sebagai salah satu bukti keberpihakan kepada dakwah untuk mengokohkan NKRI.
Ikuti Whatsapp Channel Republika