REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Airlangga Hartarto merespons pernyataan capres nomor urut 1, Anies Rasyid Baswedan yang mengkritik program food estate, dan lebih ingin menerapkan konsep contract farming.
Menurut Airlangga, contract farming berarti petani tidak mempunyai tanah untuk berladang. Kondisi itu banyak terjadi di Pulau Jawa sehingga petani terpaksa menjadi buruh tani.
"Contracting farming adalah farmer yang enggak punya tanah," kata Airlangga di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Kamis (30/11/2023) malam WIB.
Menko Perekonomian itu mengatakan, pasangan Prabowo-Gibran menginginkan petani punya tanah garapan. Karena itu, sambung dia, duet Prabowo-Gibran akan melanjutkan program lumbung pangan (food estate) di luar Pulau Jawa seperti di Papua.
"Kita mau petani punya tanah sehingga petani sejahtera, bukan pekerja petani," kata Airlangga.
Definisi contract farming yang disampaikan Airlangga jelas berbeda dengan konsep yang diutarakan Anies dan Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) PBB. FAO dalam laman resminya menyatakan, contract farming adalah perjanjian jual-beli hasil pertanian antara petani dan perusahaan pengolahan/pemasaran.
Sebelumnya, Anies mengkritik program pertanian berskala besar yang sedang dijalankan pemerintahan Presiden Jokowi. Dia menyebut, food estate yang berarti negara menguasai produksi pertanian secara sentralistik itu, tidak relevan dengan permasalahan pangan yang dihadapi Indonesia.
Anies menjelaskan, permasalahan pangan pada sisi produsen adalah kurangnya suplai pupuk, murahnya harga dan sulitnya distribusi hasil pertanian. Dari sisi konsumen, masalahnya adalah mahalnya harga hasil pertanian.
Karena itu, Anies mengusung konsep contract farming. "Dalam pendekatan food estate, petani dikuasai oleh pemilik modal, tapi dalam contract farming ini kerja sama antara pemilik modal dan petani," kata Anies di Jakarta, Sabtu (25/11/2023).
Jubir Amin kritik balik Airlangga...
Ikuti Whatsapp Channel Republika