REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Khoirunnisa Agustyati mengingatkan Pemilu 2024 adalah pertaruhan penting bagi masa depan demokrasi Indonesia. Khoirunnisa pun memberikan sejumlah poin masukan terkait penyelenggaraan Pemilu 2024.
"Jika hendak mewujudkan integritas penyelenggaraan pemilu, paling tidak tiga aktor penting di dalam penyelenggaraan pemilu mesti menjadi inisiator dan berkomitmen menjaga integritasnya," kata Khoirunnisa dalam Catatan Awal Tahun Perludem, Ahad (14/1/2024).
Pertama, Khoirunnisa menyinggung penyelenggara pemilu. Ia menekankan KPU dan Bawaslu mesti berkomitmen menguatkan integritasnya. Jika kontroversi dan masalah profesionalitas kembali terulang, maka kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemilu akan runtuh.
"Jika ini terjadi, maka sangat mungkin upaya membangun kepercayaan dan pelembagaan demokrasi akan kembali ke titik nadir," ujar Khoirunnisa.
Kedua, Khoirunnisa menyebut peserta pemilu wajib menjaga integritas pemilu. Dia berpesan praktik curang dalam penyelenggaraan pemilu demi duduk di kursi kekuasaan mesti dihentikan.
"Dalam hal kecurangan pemilu terjadi oleh peserta pemilu, proses penegakan hukum juga mesti berjalan," ujar Khoirunnisa.
Walau demikian, ia menyadari lemahnya penegakan hukum pemilu. "Sejauh ini, banyak potensi kecurangan yang terjadi oleh peserta pemilu, tetapi Pemilu 2024 berhadapan dengan lemahnya komitmen penegakan hukum pemilu," katanya.
Ketiga, dia menekankan pemilih merupakan aktor vital untuk memastikan integritas pemilu dapat diwujudkan. Adapun konfigurasi pemilih di Pemilu 2024 didominasi pemilih berusia muda. Hampir 56 persen pemilih masih berusia 40 tahun ke bawah.
"Dengan usia pemilih seperti ini, besar harapan pemilih ini adalah figur-figur yang melek terhadap informasi dan dapat diberikan pendekatan dialog politik untuk bisa lebih rasional dalam menjatuhkan pilihan. Oleh sebab itu, komitmen pemilih untuk tidak menjadi bagian dari kecurangan pemilu mesti terus diupayakan," ujar Khoirunnisa.
Pemilu 2024 juga diyakini menjadi jawaban terhadap arah konsolidasi demokrasi Indonesia. Sebagai pemilu keenam setelah reformasi, Pemilu 2024 akan menentukan apakah konsolidasi demokrasi Indonesia sudah membaik dan lebih mapan.
"Atau justru sebaliknya, makin memburuk dan mengalami kemunduran signifikan," ujar Khoirunnisa.
Terlepas dari itu, ia mengatakan agenda reformasi elektoral mesti menjadi prioritas siapapun capres yang terpilih. Khoirunnisa mengingatkan konflik kepentingan politis kontestan pemilu tidak boleh lagi dipaksakan diubah di tengah tahapan pemilu.
"Oleh sebab itu, penataan sistem pemilu dan seluruh kerangka ketentuan pemilu, termasuk sistem penegakan hukum pemilu, mesti tuntas dibahas selambat-lambatnya pada akhir 2025," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika