REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyerahkan bantuan dukungan operasional melalui dana siap pakai (DSP). Dukungan operasional ini diberikan kepada sepuluh kabupaten/kota wilayah Sumatra Selatan yang telah menetapkan status siaga darurat maupun tanggap darurat.
"Adapun total bantuan DSP yang diberikan sebesar Rp 1,85 miliar, juga dukungan logistik dan peralatan," kata Deputi Bidang Logistik dan Peralatan Badan BNPB Lilik Kurniawan dalam keterangan pers pada Ahad (28/1/2024).
Salah satu daerah yang mendapatkan bantuan dukungan operasional adalah Kota Prabumulih yang sedang mengalami banjir di Kelurahan Payu Putat. Akibat banjir ini, sedikitnya 1.000 KK terdampak dan 77 unit rumah mengalami kerusakan.
"BNPB memberikan bantuan Dana Siap Pakai operasional sebesar Rp150 juta, bantuan dukungan logistik dan peralatan," ujar Lilik.
Dukungan logistik dan peralatan yang diserahkan antara lain makanan siap saji, matras, selimut, hygene kit, sabun cair, paket sembako, dan tenda pengungsi.
Selain itu, BNPB mengecek stok barang bantuan gudang logistik BPBD Provinsi Sumatra Selatan (Sumsel). Hal tersebut memastikan bantuan tercukupi dalam penanganan banjir.
Lilik mengecek ketersediaan bantuan pangan dan non-pangan yang dibutuhkan untuk penanganan darurat. Bantuan ini digunakan untuk membantu pemenuhan kebutuhan dasar warga terdampak banjir.
"Bencana banjir melanda hampir seluruh kabupaten dan kota di Sumsel," kata Lilik.
Dalam pengecekan gudang logistik milik BPBD Sumatra Selatan, Lilik mendapati stok barang di gudang tidak terisi penuh.
Merespons ketersediaan barang di gudang, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Provinsi Sumsel Sudirman mengatakan tingginya mobilisasi distribusi bantuan ke kabupaten dan kota yang mengalami banjir membuat beberapa stok logistik di gudang BPBD Sumatra Selatan tampak kosong.
"Ya, kami kekurangan logistik karena semua sudah kami dorong ke kabupaten kota. Kami berharap banyak kepada BNPB untuk dapat mengisi kebutuhan kami," ucap Sudirman.
Dalam Rapat Koordinasi Penanganan Dampak Bencana Banjir dan Tanah Longsor yang diselenggarakan BPBD Provinsi Sumatra Selatan, Lilik mengingatkan, penanganan bencana adalah tugas bersama dimana selain BPBD perlu adanya keterlibatan unsur pentaheliks.
"Penanganan bencana adalah tugas kita bersama, tidak hanya BPBD namun juga melibatkan unsur pentaheliks mulai dari pemerintah daerah, private sector, akademisi, dunia usaha, masyarakat, NGO, ormas, dan relawan," ujar Lilik.
Lilik menyampaikan beberapa tantangan dari hasil tinjauan yang dilakukan serta memberikan usulan kepada Pj Gubernur Sumsel terkait pemanfaatan pusat pengendalian operasi (Pusdalops). Pusdalops dapat digunkan untuk pusat komando berbasis digital sekaligus media center.
Ikuti Whatsapp Channel Republika