Rabu 07 Feb 2024 18:39 WIB

Arab Saudi Kembali Tegaskan Komitmennya Sebar Nilai Moderat dan Tolak Ekstremisme

Arab Saudi gelontorkan 100 juta riyal Saudi perangi terorisme

Rep: Umar Mukhtar / Red: Nashih Nashrullah
Ilustrasi Arab Saudi. Arab Saudi gelontorkan 100 juta riyal Saudi perangi terorisme
Foto: AP/Amr Nabil
Ilustrasi Arab Saudi. Arab Saudi gelontorkan 100 juta riyal Saudi perangi terorisme

REPUBLIKA.CO.ID, RIYADH – Dewan Menteri Saudi pada Selasa menyetujui Undang-Undang Dana Infrastruktur Nasional. Penjaga Dua Masjid Suci Raja Salman memimpin sidang mingguan Kabinet yang berlangsung di Riyadh itu.

Kabinet menganggap dukungan Arab Saudi sebesar 100 juta riyal Saudi untuk Dana Inisiatif Pembiayaan Koalisi Penanggulangan Terorisme Militer Islam (IMCTC) sebagai bukti pendekatan dan komitmennya dalam menyebarkan nilai-nilai moderasi dan menolak kekerasan dan ekstremisme.

Baca Juga

Dewan memuji hasil pertemuan kedua Dewan Menteri Pertahanan IMCTC, yang diadakan baru-baru ini di Riyadh.

Dilansir Saudi Gazette, Rabu (7/2/2024), di awal sesi, Kabinet diberi pengarahan tentang pertemuan antara Raja Salman dan Emir Kuwait Sheikh Mishal Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah dan pembicaraan antara Emir dan Putra Mahkota serta Perdana Menteri Mohammed bin Salman.

Kedua pertemuan tersebut menegaskan kekuatan hubungan kedua negara, keinginan bersama untuk lebih meningkatkan kerja sama di segala bidang, serta koordinasi dan konsultasi mengenai isu-isu yang menjadi kepentingan bersama.

Dalam sebuah pernyataan kepada Saudi Press Agency setelah sesi tersebut, Menteri Media Salman Al-Dosari mengatakan bahwa Kabinet meninjau pertemuan para pejabat senior Saudi dengan rekan-rekan mereka di berbagai negara selama beberapa hari terakhir yang dimaksudkan untuk terus memperkuat ikatan antara kedua negara, kerja sama multilateral, dan meningkatkan koordinasi untuk mengatasi tantangan global dan mencapai masa depan yang lebih sejahtera dan aman.

Kabinet mencatat bahwa menjadi tuan rumah sesi ke-16 Konferensi Para Pihak (COP 16) Konvensi PBB untuk Memerangi Desertifikasi (UNCCD) di Arab Saudi pada Desember ini merupakan langkah penting untuk memperkuat kerja sama dan menemukan solusi efektif untuk mengurangi degradasi lahan, serta dampak kekeringan untuk berkontribusi dalam mencapai manfaat lingkungan, ekonomi, dan sosial bagi seluruh dunia.

Selain itu, Kabinet menyetujui aksesi Arab Saudi pada Perjanjian Hak Istimewa dan Kekebalan Badan Energi Atom Internasional, dan otorisasi menteri luar negeri atau wakilnya untuk menyelesaikan prosedur hukum yang diperlukan untuk aksesi Kerajaan terhadap perjanjian tersebut.

Dewan juga menyetujui nota kesepahaman (MoU) antara Kementerian Urusan Islam, Dakwah. dan Bimbingan Arab Saudi dan Syeikh Islam Montenegro di bidang urusan Islam. Hal ini memberi wewenang kepada Menteri Perindustrian dan Sumber Daya Mineral atau wakilnya untuk membahas dan menandatangani MoU kerja sama di bidang industri dengan pihak Aljazair antara kementerian dan Kementerian Perindustrian dan Produksi Farmasi Aljazair.

Baca juga: 5 Kunci Agar Rezeki yang Diperoleh Berkah di Dunia Menurut Alquran dan Hadits

Dewan memberi wewenang kepada menteri perindustrian dan sumber daya mineral atau wakilnya untuk mengadakan pembicaraan dan menandatangani MoU dengan pihak Inggris antara kementerian dan Departemen Bisnis, Energi, dan Strategi Industri di Inggris untuk kerja sama di bidang biologi, seluler, dan obat-obatan genetik.

Hal ini mengesahkan MoU antara Kementerian Perindustrian dan Sumber Daya Mineral Saudi dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Alam Türkiye untuk kerja sama di bidang pertambangan.

Dewan memberi wewenang kepada menteri investasi atau wakilnya untuk mengadakan pembicaraan dan menandatangani MoU antara kedua pemerintah dengan Trinidad dan Tobago yang bertujuan untuk mempromosikan investasi langsung.

Ini memberi wewenang kepada CEO Otoritas Makanan dan Obat-obatan Arab Saudi (SFDA) atau wakilnya untuk membahas dan menandatangani MoU antara SFDA dan Administrasi Produk Medis Nasional di Tiongkok dengan pihak Tiongkok yang bertujuan untuk bekerja sama dalam regulasi obat-obatan, peralatan medis, dan produk kosmetik.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement