NEW YORK – Lagi-lagi, AS memveto draf resolusi Dewan Keamanan PBB (DK PBB) terkait perang yang terjadi di Gaza, Selasa (20/2/2024). Sekutu dekat Israel ini mengeblok permintaan agar segera mungkin dilakukan gencata senjata demi kemanusiaan.
Sebaliknya, AS mendesakkan penerapan gencatan senjata sementara dengan syarat pembebasan warga Israel yang masih disandera Hamas. Dalam pemungutan suara atas draf yang disusun Aljazair ini, 13 dari 15 anggota DK PBB menyetujui gencatan senjata permanen.
Inggris yang juga sekutu AS dan Israel, memutuskan untuk abstain dalam pemungutan suara tersebut. Ini merupakan veto ketiga kalinya oleh AS atas draf resolusi sejak perang 7 Oktober. Washington juga memveto amendemen draf resolusi pada Desember lalu.
‘’Menyetujui draf resolusi merupakan dukungan terhadap hak hidup warga Palestina. Sebaliknya menolak draf berarti mendorong kekerasan brutal Israel serta menerapkan hukuman kolektif terhadap mereka,’’ kata Dubes Aljazair untuk PBB Amar Bednjama sebelum voting.
Sejak Sabtu (17/2/2024) Dubes AS untuk PBB Linda Thomas-Greenfield memberikan sinyal negaranya akan memveto draf resolusi usulan Aljazair. Ia berdalih, resolusi ini akan mengganggu pembicaraan antara AS, Mesir, Israel, dan Qatar mengenai penghentian perang dan sandera.
‘’Meminta gencatan segera dan tak bersyarat tanpa kesepakatan meminta Hamas melepaskan sandera tak akan melahirkan perdamaian berkelanjutan. Sebaliknya, ini hanya akan memperluas perang antara Israel dan Hamas,’’ kata Thomas-Greenfield.
Draf resolusi yang disusun Aljazair yang diveto AS tak mengaitkan gencatan senjata dengan pembebasan sandera. Dalam draf ini dipisahkan antara desakan sesegera mungkin gencatan senjata dan pembebasan sandera tanpa syarat secepatnya.
‘’Pesan yang diberikan hari ini kepada Israel, dengan veto ini mereka bisa terus melakukan pembunuhan,’’ kata Dubes Palestina untuk PBB Riyad Mansour kepada DK PBB. Hal yang berbeda disampaikan Dubes Israel untuk PBB, Gilad Erdan.
Menurut dia, kata ‘gencatan senjata’ disebut seakan itu peluru perak, solusi sekejap bagi seluruh masalah di kawasan. ‘’Gencatan senjata memenuhi satu hal dan hanya satu hal, keberlanjutan Hamas. Gencatan senjata hukuman mati bagi lebih banyak warga Israel dan Brasil.’’
Gencatan senjata sementara
AS kini mengajukan proposal tandingan untuk gencatan senjata sementara antara Hamas dan Israel. Pemerintahan Presiden Joe Biden juga menentang serangan darat besar-besaran oleh Israel ke wilayah Rafah. Demikian teks draf yang dilihat Reuters, Senin.
Mereka menuturkan, butuh waktu untuk negosisasi mengenai naskah resolusi ini hingga kemudian dianggap cukup matang untuk diajukan dalam pemungutan suara. Hingga sekarang, Washington menentang gencatan senjata dalam aksi PBB terhadap perang Israel-Hamas.
Namun teks AS menggaungkan bahasa itu bahwa Biden menyatakan diirnya menggunakan kata itu dalam pembicaraan dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pekan lalu.
Draf resolusi yang disusun AS menggarisbawahi dukungan mereka untuk mewujudkan gencatan senjata sementara di Gaza secepatnya agar bisa diterapkan dengan catatan sandera warga Israel dibebaskan oleh Hamas.
Mereka menyerukan pula menghapuskan semua rintangan bagi masuknya bantuan kemanusiaan ke Gaza. Ini proposal kedua sejak 7 Oktober 2023 yang diajukan ke DK PBB. Rusia dan Cina memveto proposal pertama AS pada Oktober lalu.
Washington secara tradisional melindungi Israel dari aksi PBB. Namun, mereka juga dua kali bersikap abstain, membiarkan PBB meloloskan resolusi yang mendorong bantuan kemanusiaan masuk ke Gaza dan memperpanjang penghentian pertempuran.
Pada Desember 2023, lebih dari tiga perempat dari 193 negara anggota PBB, dalam pemungutan suara di Majelis Umum meminta segera ada gencatan senjata demi kemanusiaan. Resolusi ini memang tak mengikat seperti DK tetapi mencerminkan sikap dunia. n reuters/han
Ikuti Whatsapp Channel Republika