REPUBLIKA.CO.ID, Oleh: Rahma Sulistya, wartawan Republika
Tiga hari menjelang 30 September 2017, Radio Republik Indonesia (RRI) sebagai radio milik pemerintah, mengadakan diskusi dengan Dewan Pengawas RRI dan pengamat politik seorang doktor dosen Politik Universitas Indonesia (UI). Inti pembahasan adalah bagaimana radio pemerintah bersikap dalam peringati peristiwa itu.
Hampir tidak pernah RRI mengadakan diskusi jelang 30 September, namun karena tahun ini isu nonton bareng (nobar) G30S/PKI kembali mencuat, akhirnya RRI perlu mengadakan diskusi ini. Tujuannya agar reporter RRI tetap berada di tengah sebagai media pemerintah yang netral.
Kepala Pusat Pemberitaan RRI Widhie Kurniawan mengungkapkan, baru kali ini RRI kembali adakan diskusi karena isu PKI kembali menghangat. "Untuk penguatan reporter dan diskusi biasa saja kok ini," ujar dia saat saya temui, Rabu (27/9).
Saya mendapat kesempatan untuk mengikuti diskusi yang diadakan sejak pukul 13.00 WIB itu, hingga pukul 16.00 WIB itu, dengan jeda Shalat Zuhur dan Shalat Ashar. Pengamat politik dan juga Dosen Ilmu Politik UI, Dr Koeswoyo memberikan kesempatan pada reporter RRI untuk mengajukan sejumlah pertanyaan.
Sebelumnya, saya sempat menyusuri gedung RRI yang bertepatan berada di samping Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo) RI itu, Ahad (24/9) dan Selasa (26/9). Pada Ahad, tidak banyak pegawai yang datang. Saat memasuki pintu masuk lobby utama, terpajang satu foto Bung Karno yang pada 1965 berpidato di RRI. Isi pidatonya dia telah diselamatkan.
Seolah ini menandakan RRI merupakan media yang menjadi saksi sejarah terjadinya peristiwa demi peristiwa berdarah 30 September 1965. Namun, memang telah banyak perubahan yang terjadi dalam bangunan itu. Dari luar mungkin sudah mulai terlihat renta, tetapi di dalamnya sudah modern dan nyaman.
Pada kunjungan Selasa, saya sempat bertanya dengan beberapa pegawai yang bekerja di sana, namun ragu dengan sejarah sesungguhnya. Seorang reporter RRI yang tidak bersedia dikutip namanya, menyatakan pada peristiwa 1965, gedung RRI menjadi saksi penguasaan PKI.
Hingga akhirnya saya dipertemukan dengan Widhie pada Rabu, yang juga masih ragu akan peristiwa 52 tahun silam. Tetapi Dewan Pengawas RRI Freddy Ndolu, tidak ragu-ragu menceritakan sejarah 1965 usai diskusi pada Rabu sore itu.
Freddy mewanti-wanti sekali kepada seluruh redaksi RRI agar tetap memberikan sudut pandang berbeda dari media-media swasta lain. "RRI harus tahu bagaimana cara agar bisa akomodir seluruh masyarakat. RRI itu menyangkut seluruh publik yang hidup di Republik ini. RRI harus punya sikap," kata dia.
Mengapa demikian? Ini dikaitkan dengan isu nobar film G30S/PKI yang diwajibkan Panglima TNI. Masyarakat kembali bergejolak dengan pro dan kontra. Begitu juga Freddy yang mempunyai pandangannya sendiri. Bagi dia, sejarah bisa disetting oleh penguasa mau dibawa kemana alur sejarah bangsanya.
"Memang yang muncul ini masih soal isu komunis yang muncul setiap jelang 30 September. Saya tidak tahu ya kenapa, tetapi ini mesti ada jalan keluar. Saya khawatir money politic muncul di isu komunis ini. Janganlah money politic di tengah politik yang seperti ini," papar dia.
Tetapi yang jelas, huru-hara yang terjadi pada 30 September hingga 1 Oktober 1965, saat ini tidak ada yang bisa memastikan seperti apa kebenarannya. Bahkan, salah seorang mantan direktur RRI Suryanta Saleh, tidak bisa mengatakan dengan pasti seperti apa kejadian sebenarnya, karena ia sedang bertugas di Padang, Sumatra Barat.
"Ketika kejadian G30S/PKI saya sedang bertugas di Padang, sehingga tidak mengetahui pasti apa yang terjadi di Jakarta. Karena pada saat itu, kami di daerah hanya me-relay siaran dari Jakarta saja," ujar Suryanta saat saya hubungi via telepon.
Isu ini seolah tidak ada habisnya dan terus berulang, sejarah mencatat bagaimana Letkol Untung menguasai frekuensi RRI dan mengumumkan ke seluruh penjuru Nusantara, bahwa 'Dewan Revolusi' yang dibentuk PKI, telah berkuasa menggantikan 'Dewan Jenderal'. Saat itu, masyarakat dan TNI dibuat bingung.
RRI memang memiliki peran sangat penting pada saat itu untuk merebut simpati masyarakat Indonesia. Belajar dari pengalaman itu, RRI mengadakan diskusi untuk melihat media ke depannya seperti apa. Media harus membantu membuka pikiran publik, ke arah kemajuan. Biarkan publik menilai dan mencari tahu sendiri kebenaran fakta sejarah yang dipaparkan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika