REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG--Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Jawa Barat mendukung penuh Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia menjadi Ketua Umum Golkar periode 2024-2029. Menurut Sekretaris DPD Golkar Jabar, MQ Iswara, hampir seluruh DPD Golkar di Indonesia memberikan dukungan kepada Bahlil Lahadalia untuk menggantikan posisi Airlangga Hartarto.
"Yang kami ketahui Pak Agus Gumiwang Kartasasmita tidak maju, dan dukungan memang dari para ketua DPD sebagian besar sudah memberikan dukungan kepada Pak Bahlil, itu faktanya," ujar Iswara di Bandung, Kamis (15/8/2024).
Iswara mengatakan, salah satu dukungan tersebut juga dari dari DPD Golkar Jabar. "Ya, termasuk Jabar. Saya jawab tegas termasuk Jabar," katanya.
Iswara memastikan, dukungan kabupaten/kota di Jabar akan selaras dengan dukungan yang diberikan provinsi. "Kabupaten Kota, biasanya mutatis mutandis dengan provinsinya, atau seirama dengan dukungan yang diberikan provinsinya," katanya.
Dalam mekanime pemilihan nanti, kata Iswara, provinsi dan kabupaten/kota masing-masing mempunyai satu hak suara seusai AD ART. Nantinya, akan ada 38 suara dari Provinsi dan 514 suara dari Kabupaten/Kota. "Ada juga Ormas Hasta karya dan juga Ormas yang didirikan dan mendirikan, ada 10 tambahnya itu, itu semua yang nanti punya hak suara saat Munas," katanya.
Iswara mengatakan, banyak pertimbangan untuk memutuskan dukungan kepada Bahlil Lahadalia untuk menjadi Ketum Golkar. Dia memastikan, hal ini juga merupakan hasil diskusi panjang antara provinsi dan pusat melihat konstelasi politik yang ada.
"Kita berpikir untuk partai Golkar yang lebih maju ke depan, kita tahu Golkar partai yang besar, partai dewasa, berpengalaman, partai yang sudah terbiasa berdinamika, hal semacam ini biasa di Partai Golkar," katanya.
"Kita pernah menjadi partai yang dihujat pada 1999, bahkan hampir dijadikan partai terlarang, kita juga pernah pecah dua, kubu Ancol dan Bali, buat kami hal semacam ini biasa, sebuah dinamika, terpenting bagi kami adalah mengamankan agenda ke depan," imbuhnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika