REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Surat Menteri Pertahanan dan Menlu AS bocor.  Gedung Putih dikabarkan telah memperingatkan Israel bahwa mereka memiliki waktu satu bulan untuk menerapkan perbaikan signifikan pada situasi kemanusiaan di Gaza.

AS mencatat bantuan kemanusiaan yang memasuki Jalur Gaza telah anjlok dalam beberapa bulan terakhir. Jika peringataan tersebut tidak dipedulikan, maka pasokan senjata AS ke Israel akan dipangkas. 

Dalam surat kepada Menteri Pertahanan Yoav Gallant dan Menteri Urusan Strategis Ron Dermer, yang diperoleh The Times of Israel pada Selasa, Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken dan Menteri Pertahanan Lloyd Austin menyesalkan bahwa beberapa bulan terakhir telah terjadi penurunan signifikan dalam jumlah bantuan yang masuk ke Gaza.

"Jumlah bantuan yang dikirim [sejak itu] turun lebih dari 50 persen," tulis Blinken dan Austin, seraya menambahkan bahwa jumlah bantuan yang masuk ke Gaza pada bulan September adalah yang terendah dari bulan mana pun selama tahun lalu.

"Untuk membalikkan bantuan kemanusiaan yang menurun dan konsisten dengan jaminannya kepada kami, Israel harus — mulai sekarang dan dalam waktu 30 hari — bertindak berdasarkan langkah-langkah konkret berikut," tulis mereka.

“Kegagalan untuk menunjukkan komitmen berkelanjutan dalam menerapkan dan mempertahankan langkah-langkah ini dapat berimplikasi pada kebijakan AS berdasarkan NSM-20 dan hukum AS yang relevan,” demikian pernyataan surat tersebut.

Surat itu dikirim hanya beberapa minggu sebelum pemilihan presiden AS pada 5 November.

Para pejabat tinggi AS mempertanyakan komitmen Israel agar tidak menggunakan pemutusan bantuan sebagai alat pertempuran. 

Komitmen tertulis itu diberikan Maret lalu untuk memastikan kepatuhan Israel terhadap Memorandum Keamanan Nasional (NSM) yang dikeluarkan oleh Biden pada Februari. Memo tersebut berlaku untuk semua penerima bantuan keamanan AS.

Seorang pejabat Israel di Washington kemudian mengatakan kepada The Times of Israel bahwa Yerusalem sedang meninjau NSM tersebut. "Israel menanggapi masalah ini dengan serius dan bermaksud untuk membahas masalah yang diangkat dalam surat ini dengan rekan-rekan Amerika kami," kata pejabat itu.

Ikuti Whatsapp Channel Republika