REPUBLIKA.CO.ID, BEIJING -- Pemerintah China menegaskan perang dagang bukan menjadi solusi dalam hubungan ekonomi dengan Amerika Serikat. Padahal sejak Senin (10/2/2025), China sudah mulai mengenakan tarif tambahan 15 persen terhadap batu bara dan gas alam cair (LNG) dari AS.
"Izinkan saya menekankan bahwa perang dagang dan tarif tidak memiliki pemenang dan merugikan kepentingan rakyat China dan Amerika, yang dibutuhkan sekarang bukanlah tarif sepihak yang lebih banyak, melainkan dialog dan konsultasi," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Guo Jiakun dalam konferensi pers di Beijing pada Senin (10/2).
Pemerintah China pada pekan lalu mengumumkan bahwa tarif tambahan akan diberlakukan mulai 10 Februari 2025 pada barang-barang impor dari AS, termasuk batu bara, LNG, minyak mentah, mesin pertanian, kendaraan besar dan truk pikap.
Langkah tersebut adalah reaksi terhadap kebijakan AS baru-baru ini. Sebelumnya, Presiden AS Donald Trump menandatangani perintah eksekutif untuk memajaki barang impor asal Kanada, Meksiko, dan China.
"Dialog tersebut harus didasarkan pada kesetaraan dan rasa saling menghormati. Kami mendesak AS untuk memperbaiki kesalahannya dan berhenti mempolitisasi serta menjadikan isu perdagangan dan ekonomi sebagai senjata," tambah Guo Jiakun.
China, ungkap Guo Jiakun, telah menjelaskan posisinya dengan sangat jelas kepada AS dan kedua belah pihak sepakat pada prinsipnya mengenai kerja sama yang saling menguntungkan selama percakapan telepon antara kedua presiden pada 17 Januari 2025.
"Intinya, bukanlah tarif sepihak yang lebih banyak, melainkan dialog dan konsultasi yang didasarkan pada kesetaraan dan rasa saling menghormati," ujar Guo Jiakun.
Tarif 10 persen dikenakan AS terhadap barang dari China sebagai tambahan atas tarif yang sudah diberlakukan.
Keputusan itu juga mencabut aturan "de minimis" sebelumnya, yang membebaskan barang senilai kurang dari 800 dolar AS untuk masuk ke AS.
Alasan Presiden AS Donald Trump memberlakukan tambahan tarif dagang terhadap China adalah karena ingin memberikan "hukuman" kepada Kanada, Meksiko dan China yang dianggap menjadi negara asal penyuplai fentanil yaitu sebagai bahan narkoba ilegal maupun terkait imigran gelap.
Kanada dan Meksiko sendiri mendapat penundaan satu bulan terhadap pengenaan tarif sebesar 25 persen setelah pemimpin kedua negara tetangga AS itu berjanji untuk meningkatkan keamanan perbatasan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika