REPUBLIKA.CO.ID, KIGALI -- Meningkatnya kekerasan dan pengusiran paksa di bagian timur Republik Demokratik Kongo telah menyebabkan ratusan ribu anak kehilangan akses ke pendidikan, kata badan PBB untuk anak-anak, UNICEF, pada Senin (17/2).

Sejak awal tahun, bentrokan yang disertai kekerasan telah menyebabkan lebih dari 2.500 sekolah dan pusat pembelajaran di provinsi Kivu Utara dan Kivu Selatan yang membuat 795.000 anak putus sekolah, naik dari 465.000 pada Desember 2024, menurut UNICEF.

Jean Francois Basse, Penjabat Sementara UNICEF di Kongo, menggambarkan situasi tersebut sebagai bencana bagi anak-anak yang terdampak.

“Pendidikan dan semua dukungan yang ditawarkan yang memungkinkan anak-anak kembali ke kehidupan yang normal, membangun kembali masa depan mereka setelah konflik ini," katanya dalam sebuah pernyataan.

Data terbaru PBB menunjukkan lebih dari 6,5 juta orang, termasuk 2,6 juta anak-anak, telah dipaksa meninggalkan rumah mereka di wilayah Kongo yang bergejolak.

Jacques Matata, seorang aktivis hak-hak anak, memperingatkan bahwa dengan konflik yang masih berlangsung, banyak anak mungkin tidak akan pernah kembali ke sekolah.

"Bahkan sebelum eskalasi kekerasan terbaru, ribuan anak di timur Kongo sudah kesulitan bersekolah akibat pengusiran paksa, menghancurkan impian banyak anak,” kata Matata kepada Anadolu.

Lebih dari 1,6 juta anak di timur Kongo saat ini tidak bersekolah, termasuk di provinsi Ituri, menurut UNICEF.

Sebagai bagian dari upaya kemanusiaan globalnya, badan PBB tersebut mencari dana sebesar 52 juta dolar AS (Rp845,3 miliar) untuk memenuhi kebutuhan pendidikan mendesak bagi 480.000 anak.

Ikuti Whatsapp Channel Republika