Senin 24 Feb 2025 21:36 WIB

10 Tahun Berkuasa, SBY: Tidak Pernah Terlintas untuk Melakukan Cawe-Cawe

SBY minta para kadernya untuk menjaga moral dalam berpolitik.

Rep: Bayu Adji/ Red: Muhammad Hafil
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono bersama Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono menghadiri Kongres ke-VI Partai Demokrat di Jakarta Selatan, Senin (24/2/2025).
Foto:  Dok Republika
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono bersama Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono menghadiri Kongres ke-VI Partai Demokrat di Jakarta Selatan, Senin (24/2/2025).

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, yang juga Presiden ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY mengingatkan para kadernya untuk tidak pernah ragu menjaga kedaulatan partai. Hal itu disampaikannya dalam pidato politik saat membuka Kongres ke-VI Partai Demokrat di Ritz-Carlton, Pasific Place, SCBD, Jakarta Selatan, Senin (24/2/2025).

SBY mengatakan, seluruh kader harus berani melakukan perlawanan ketika ada pihak yang hendak merampas kedaulatan partai. Bahkan, apabila pihak yang dilawan itu merupakan bagian dari kekuasaan. 

Baca Juga

"10 tahun saya memimpin negeri ini dengan dukungan penuh Partai Demokrat, tidak pernah terlintas dalam pikiran saya, apalagi melakukan cawe-cawe dan intervensi buruk untuk merampas kedaulatan sebuah partai, terhadap parpol manapun, apapun posisinya, apakah sebagai oposisi atau bagian dari koalisi pemerintahan," kata dia dalam pidatonya, Senin sore.

Ia pun meminta para kadernya untuk menjaga moral dalam berpolitik. Menurut dia, moral politik itu harus didasari pada nilai-nilai demokrasi dan kepatuhan terhadap hukum.

SBY mengakui, kekuasaan akan membawa godaan untuk melakukan penyalahgunaan. Namun, hal itu merupakan dosa terbesar dalam dunia politik.

"Dalam dunia politik, penyalahgunaan kekuasaan atau abuse of power adalab dosa terbesar, perbuatan tercela dan hakikatnya adalah pelanggaran terhadap amanah konstitusi. Jangan pernah ada kader Demokrat yang melakukan dosa besar seperti ini," ujar dia.

Diketahui, Partai Demokrat sempat menghadapi gerakan pengambilalihan kepemimpinan oleh Moeldoko sejak 2021. Ketika itu, Moeldoko merupakan Kepala Staf Kepresidenan di bawah pemerintahan Joko Widodo atau Jokowi.

Meski demikian, Partai Demokrat akhirnya bergabung dengan pemerintahan Jokowi pada Februari 2024, dengan dilantiknya Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional. Artinya, AHY berada satu gerbong dengan Moeldoko di bawah pemerintahan Jokowi.

 

Yuk koleksi buku bacaan berkualitas dari buku Republika ...
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement