REPUBLIKA.CO.ID, JAKKAH -- Menteri Haji dan Umroh Arab Saudi Dr. Tawfiq Al-Rabiah memperingatkan bahwa tidak akan memberikan sanksi ringan terhadap penyedia layanan haji dalam dan luar negeri. Ini jika mereka melakukan kelalaian atau mengabaikan tugas dalam hal memberikan layanan terbaik bagi para jamaah.

Hal tersebut disampaikannyadalam rapat pimpinan dewan direksi perusahaan dan lembaga penyedia layanan haji dalam dan luar negeri di Makkah pada hari Senin (10/3/2025). Rapat tersebut diadakan sebagai bagian dari persiapan kementerian yang sedang berlangsung untuk musim haji mendatang.

Al-Rabiah menyatakan bahwa kementerian akan bersikap tegas dalam meminta pertanggungjawaban perusahaan yang lalai jika ditemukan kekurangan atau pelanggaran. Pihaknya juga tidak akan ragu untuk memberikan sanksi kepada perusahaan yang lalai, yang dapat mencakup pencabutan izin perusahaan secara permanen, dan mencegahnya memberikan layanan kepada jamaah dengan cara apa pun.

Dalam rapat tersebut, menteri meninjau semua persiapan dan membahas hal-hal terperinci terkait musim haji tahun ini. Ia memuji tindak lanjut yang cermat dari semua persiapan oleh Komite Haji Tertinggi, yang dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri dan Ketua Komite Haji Tertinggi Pangeran Abdulaziz bin Saud bin Naif.

Menteri menyampaikan rasa terima kasihnya kepada perusahaan-perusahaan atas upaya dan semangat mereka dalam melayani para tamu Allah. Ia menekankan semangat kementerian untuk menghargai perusahaan-perusahaan terkemuka dan kreatif yang menawarkan layanan luar biasa bagi para peziarah.

Dr. Al-Rabiah mendesak para penyedia layanan haji untuk terus menindaklanjuti dengan tekun layanan yang diberikan kepada para peziarah, dan memanfaatkan segala sesuatu yang akan meningkatkan kenyamanan dan kepedulian bagi para peziarah terkait transportasi, akomodasi, layanan katering, bimbingan, dan dukungan mereka sejak saat kedatangan mereka di Kerajaan hingga keberangkatan mereka setelah menyelesaikan perjalanan spiritual seumur hidup mereka.

Menteri menekankan pentingnya ketepatan waktu dan kepatuhan terhadap jadwal pengelompokan dan transportasi para peziarah yang lancar antara tempat-tempat suci dan waktu-waktu pelaksanaan ritual, selain memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pendidikan dan pelatihan para peziarah sebelum dan selama kedatangan mereka. Ia juga menggarisbawahi perlunya kesadaran para jamaah tentang pentingnya  Nusuk dan komitmen mereka untuk memilikinya guna memastikan mereka memperoleh layanan dengan mudah dan nyaman di semua tahapan perjalanan dengan berkoordinasi dengan kementerian dan kantor-kantor yang mengurusi haji.

Menteri juga menghimbau perusahaan dan lembaga untuk ikut serta dalam kampanye "Dilarang Haji Tanpa Izin" guna mencegah jamaah tanpa izin memasuki tempat-tempat suci.

Al-Rabiah juga mencatat bahwa tim kementerian akan mengukur kepatuhan berdasarkan penilaian mandiri, dan tim tindak lanjut, yang akan memulai kunjungannya ke penyedia layanan haji mulai tanggal 10 Syawal. Hal ini untuk memastikan kesiapan operasional layanan yang diberikan oleh perusahaan, dan memantau segala kekurangan atau kelalaian yang dapat memengaruhi layanan yang diberikan kepada para jemaah.

Ikuti Whatsapp Channel Republika